Desentralisasi MBG: Arah Baru untuk Nutrisi Anak Bangsa Program MBG yang dicanangkan sebagai solusi nasional kini menemui realitas kompleks: distribusi tak tepat sasaran, pengelolaan tersentral, dan beban logistik yang besar. Artikel ini menyoroti usulan desentralisasi berbasis pemetaan geografis sebagai jalan keluar untuk menjangkau lebih efektif. Tempo Dengan memindahkan keputusan dan pelaksanaan ke level daerah—melibatkan pemerintahan …
Category: Publikasi
Merancang Ulang MBG
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) adalah janji besar Presiden Prabowo yang langsung dijalankan di tahun pertama pemerintahannya. Dengan target lebih dari 83 juta penerima manfaat dan anggaran hingga Rp350 triliun per tahun, MBG menjadi program sosial terbesar dalam sejarah Indonesia. Namun di lapangan, pelaksanaannya masih jauh dari ideal — mulai dari menu yang kurang bergizi, …
Belenggu Utang dan Arah Rezim Fiskal Baru
Dalam satu dekade terakhir, kinerja rezim fiskal Indonesia terus menurun. Belanja negara semakin terkunci pada beban utang dan birokrasi, sementara belanja produktif dan sosial justru stagnan. Di tengah tekanan inflasi dan risiko resesi global, APBN semakin tidak berpihak pada rakyat. Selama dua dekade terakhir, belanja birokrasi melonjak dari rata-rata 3,68 persen PDB di era SBY …
Ilusi Target Kemiskinan Ekstrem Nol Persen Pada 2029
Catatan kebijakan ini mengkritisi target pemerintah untuk mencapai kemiskinan ekstrem 0 persen pada 2029. Berdasarkan data BPS Maret 2025, angka kemiskinan ekstrem tercatat hanya 0,85% atau sekitar 2,38 juta orang. Angka ini sekilas tampak sebagai pencapaian, namun sebenarnya lebih banyak dipengaruhi oleh cara ukur ketimbang perbaikan kesejahteraan riil. Pemerintah dinilai menjadikan target ini sebagai instrumen …
Pekerja Digital Transportasi dan Koperasi Kota
Laporan Utas Kebijakan Juli 2025 ini mengupas tuntas kondisi pekerja digital transportasi (ojek online) di Indonesia—sektor informal yang menyerap jutaan tenaga kerja urban, namun masih jauh dari kata sejahtera. Dibalik narasi gig economy dan fleksibilitas kerja, tersembunyi kenyataan pahit: upah rendah, jam kerja panjang, minim perlindungan sosial, dan tidak adanya posisi tawar terhadap aplikator. Berdasarkan …
Reorientasi Koperasi Desa Merah Putih
Catatan kebijakan ini membahas peluncuran 80 ribu Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) oleh Presiden Prabowo pada 21 Juli 2025 sebagai tonggak penting kebangkitan koperasi desa. Namun, meski jumlahnya besar, KDMP berdiri di atas fondasi hukum yang lemah, hanya berbasis Inpres No. 9/2025, berbeda dengan Bumdes yang kuat secara hukum melalui UU Desa dan Dana Desa. …
Jeratan Utang BUMN Karya
Catatan kebijakan ini menyoroti kondisi keuangan empat BUMN Karya besar, antara lain Adalah Waskita Karya (WSKT), Wijaya Karya (WIKA), PT PP (PTPP), dan Adhi Karya (ADHI) yang terjerat utang tinggi. Total kewajiban keempatnya mencapai Rp184,14 triliun pada 2025, setelah sempat menyentuh puncak Rp215,57 triliun pada 2021. Meskipun tren utang terlihat menurun, akumulasi kewajiban besar, tekanan …
Tarif Trump Kembali Ancam Ekonomi Indonesia
Catatan kebijakan ini menyoroti ancaman ekonomi akibat keputusan Presiden AS Donald Trump menaikkan tarif impor terhadap 22 negara mulai 1 Agustus 2025. Indonesia terkena tarif sebesar 32%, membuat produk ekspornya tidak kompetitif. Sementara itu, Vietnam justru mendapat penurunan tarif signifikan dari 46% menjadi 20%, sehingga berpotensi menarik investor dan relokasi industri dari Indonesia. Produk unggulan …
Pelebaran Defisit Anggaran APBN 2025
Catatan kebijakan ini menyoroti pelebaran defisit APBN 2025 yang meningkat dari Rp616,2 triliun (2,53% PDB) menjadi Rp662 triliun (2,78% PDB). Kenaikan ini mencerminkan lemahnya disiplin fiskal pemerintah, apalagi target awal 2,53% PDB sudah dianggap longgar mengingat banyaknya program besar Presiden Prabowo seperti Makan Bergizi Gratis, swasembada pangan dan energi, pembangunan IKN, serta 3 juta rumah …
Mengurai Jerat Kartel Pinjol
Catatan kebijakan ini menyoroti praktik kartel dalam industri pinjaman online (pinjol) yang kini menjadi sorotan publik setelah KPPU memulai penyelidikan terhadap 97 penyelenggara pinjol. Mereka diduga bersepakat menetapkan plafon bunga melalui asosiasi industri sejak 2020 hingga 2023, menciptakan kartel bunga yang merugikan jutaan peminjam. Industri pinjol yang semula diklaim sebagai solusi inklusi keuangan justru berubah …