Tentang Next Policy

Next Policy adalah lembaga think-tank nirlaba yang berfokus pada advokasi publik melalui policy-oriented research, dengan prioritas pada isu-isu kemiskinan dan kesenjangan, pendidikan dan kesehatan, ketahanan pangan dan energi, ketahanan keluarga, pembangunan pedesaan dan perkotaan, serta kebijakan fiskal dan pembangunan berkelanjutan.

Pekerja Digital Transportasi dan Koperasi Kota

Laporan Utas Kebijakan Juli 2025 ini mengupas tuntas kondisi pekerja digital transportasi (ojek online) di Indonesia—sektor informal yang menyerap jutaan tenaga kerja urban, namun masih jauh dari kata sejahtera. Dibalik narasi gig economy dan fleksibilitas kerja, tersembunyi kenyataan pahit: upah rendah, jam kerja panjang, minim perlindungan sosial, dan tidak adanya posisi tawar terhadap aplikator. Berdasarkan estimasi konservatif, jumlah pekerja digital transportasi mencapai 2,41 juta orang pada 2024—sebagian besar adalah lulusan SD-SMA, dan lebih dari 75% berpenghasilan di bawah Rp 3 juta per bulan. Laporan ini juga menyoroti disparitas wilayah, dominasi pekerja muda usia produktif, serta beban kerja ekstrem yang meningkatkan […]

Pendidikan Tinggi atau Kapitalisasi Pendidikan? Wajah Baru Komersialisasi Pendidikan

Catatan kebijakan ini menyoroti mahalnya biaya pendidikan tinggi di Indonesia yang semakin tidak terjangkau akibat kenaikan Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan penerapan Iuran Pengembangan Institusi (IPI). Gelombang protes mahasiswa Universitas Indonesia mencuatkan persoalan ini ke ruang publik, dengan tuntutan agar rektorat membatalkan kenaikan UKT yang dinilai membebani mahasiswa, khususnya dari keluarga menengah ke bawah. Polemik tersebut hanya puncak dari gunung es masalah struktural pendanaan pendidikan tinggi di Indonesia, yang makin bergeser ke arah komersialisasi akibat berkurangnya dukungan pemerintah.Pemotongan anggaran Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) dari Rp6 triliun menjadi Rp3 triliun pada 2025 mendorong kampus negeri mencari sumber pendanaan alternatif. […]

Jalan Keluar Mengurai Jeratan Pinjaman Online

KPPU sedang mengusut dugaan kartel 97 penyelenggara pinjaman online (pinjol) yang menetapkan plafon bunga harian melalui asosiasi antara 2020–2023. Langkah ini penting karena industri pinjol dikenal eksploitatif terhadap masyarakat kelas bawah. OJK dinilai lalai, sejak awal membiarkan industri ini tumbuh tanpa regulasi memadai dan menyerahkan penetapan bunga maksimum pada asosiasi pinjol (AFPI). Pada 2018, AFPI menetapkan bunga maksimum 0,8% per hari (288% per tahun), kemudian ditekan menjadi 0,4% per hari (144% per tahun) pada 2021. Regulasi resmi OJK baru hadir pada 2024, sangat terlambat setelah banyak korban berjatuhan. Meski OJK akhirnya menetapkan bunga maksimum 0,1–0,3% per hari (36–108% per tahun), […]

[kebijakan_dua_kolom]

[opini_media_fullwidth]

[liputan_fullwidth]

Next Policy Contact

Publikasi

Opini Media

Media Digital