Perbankan Syariah Pasca Spin-Off BTN Syariah

Perbankan syariah nasional per 18 November 2025 secara resmi memiliki pemain baru, yaitu BSN (Bank Syariah Nasional), seiring BTN secara resmi melakukan spin-off BTN Syariah menjadi Bank Umum Syariah (BUS). Langkah spin-off Unit Usaha Syariah (UUS) BTN menjadi BUS, yang diawali dengan aksi BTN mengakuisisi Bank Victoria Syariah, adalah positif untuk mendorong keseriusan pelaku pasar …

Merancang Ulang MBG

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) adalah janji besar Presiden Prabowo yang langsung dijalankan di tahun pertama pemerintahannya. Dengan target lebih dari 83 juta penerima manfaat dan anggaran hingga Rp350 triliun per tahun, MBG menjadi program sosial terbesar dalam sejarah Indonesia. Namun di lapangan, pelaksanaannya masih jauh dari ideal — mulai dari menu yang kurang bergizi, …

Ilusi Target Kemiskinan Ekstrem Nol Persen Pada 2029

Catatan kebijakan ini mengkritisi target pemerintah untuk mencapai kemiskinan ekstrem 0 persen pada 2029. Berdasarkan data BPS Maret 2025, angka kemiskinan ekstrem tercatat hanya 0,85% atau sekitar 2,38 juta orang. Angka ini sekilas tampak sebagai pencapaian, namun sebenarnya lebih banyak dipengaruhi oleh cara ukur ketimbang perbaikan kesejahteraan riil. Pemerintah dinilai menjadikan target ini sebagai instrumen …

Reorientasi Koperasi Desa Merah Putih

Catatan kebijakan ini membahas peluncuran 80 ribu Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) oleh Presiden Prabowo pada 21 Juli 2025 sebagai tonggak penting kebangkitan koperasi desa. Namun, meski jumlahnya besar, KDMP berdiri di atas fondasi hukum yang lemah, hanya berbasis Inpres No. 9/2025, berbeda dengan Bumdes yang kuat secara hukum melalui UU Desa dan Dana Desa. …

Jeratan Utang BUMN Karya

Catatan kebijakan ini menyoroti kondisi keuangan empat BUMN Karya besar, antara lain Adalah Waskita Karya (WSKT), Wijaya Karya (WIKA), PT PP (PTPP), dan Adhi Karya (ADHI) yang terjerat utang tinggi. Total kewajiban keempatnya mencapai Rp184,14 triliun pada 2025, setelah sempat menyentuh puncak Rp215,57 triliun pada 2021. Meskipun tren utang terlihat menurun, akumulasi kewajiban besar, tekanan …

Tarif Trump Kembali Ancam Ekonomi Indonesia

Catatan kebijakan ini menyoroti ancaman ekonomi akibat keputusan Presiden AS Donald Trump menaikkan tarif impor terhadap 22 negara mulai 1 Agustus 2025. Indonesia terkena tarif sebesar 32%, membuat produk ekspornya tidak kompetitif. Sementara itu, Vietnam justru mendapat penurunan tarif signifikan dari 46% menjadi 20%, sehingga berpotensi menarik investor dan relokasi industri dari Indonesia. Produk unggulan …

Pelebaran Defisit Anggaran APBN 2025

Catatan kebijakan ini menyoroti pelebaran defisit APBN 2025 yang meningkat dari Rp616,2 triliun (2,53% PDB) menjadi Rp662 triliun (2,78% PDB). Kenaikan ini mencerminkan lemahnya disiplin fiskal pemerintah, apalagi target awal 2,53% PDB sudah dianggap longgar mengingat banyaknya program besar Presiden Prabowo seperti Makan Bergizi Gratis, swasembada pangan dan energi, pembangunan IKN, serta 3 juta rumah …

Mengurai Jerat Kartel Pinjol

Catatan kebijakan ini menyoroti praktik kartel dalam industri pinjaman online (pinjol) yang kini menjadi sorotan publik setelah KPPU memulai penyelidikan terhadap 97 penyelenggara pinjol. Mereka diduga bersepakat menetapkan plafon bunga melalui asosiasi industri sejak 2020 hingga 2023, menciptakan kartel bunga yang merugikan jutaan peminjam. Industri pinjol yang semula diklaim sebagai solusi inklusi keuangan justru berubah …

Garis Kemiskinan dan Pertumbuhan Inklusif

Catatan Kebijakan ini menyoroti kontroversi penghitungan kemiskinan di Indonesia pasca naiknya status Indonesia menjadi negara berpendapatan menengah ke atas pada 2023. Pemerintah mengklaim pencapaian ini sebagai bukti keberhasilan pemulihan ekonomi dan hilirisasi. Namun, Bank Dunia menyebut angka kemiskinan Indonesia justru mencapai 68,2% berdasarkan standar baru garis kemiskinan US$ 8,30 PPP/hari (basis 2021), naik dari 60,3% …

Pendidikan Tinggi atau Kapitalisasi Pendidikan? Wajah Baru Komersialisasi Pendidikan

Catatan kebijakan ini menyoroti mahalnya biaya pendidikan tinggi di Indonesia yang semakin tidak terjangkau akibat kenaikan Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan penerapan Iuran Pengembangan Institusi (IPI). Gelombang protes mahasiswa Universitas Indonesia mencuatkan persoalan ini ke ruang publik, dengan tuntutan agar rektorat membatalkan kenaikan UKT yang dinilai membebani mahasiswa, khususnya dari keluarga menengah ke bawah. Polemik …


Copyright © 2025 | Next Policy