Category: Utas Kebijakan

Dalam satu dekade terakhir, kinerja rezim fiskal Indonesia terus menurun. Belanja negara semakin terkunci pada beban utang dan birokrasi, sementara belanja produktif dan sosial justru stagnan. Di tengah tekanan inflasi dan risiko resesi global, APBN semakin tidak berpihak pada rakyat. Selama dua dekade terakhir, belanja birokrasi melonjak dari rata-rata 3,68 persen PDB di era SBY …

Laporan Utas Kebijakan Juli 2025 ini mengupas tuntas kondisi pekerja digital transportasi (ojek online) di Indonesia—sektor informal yang menyerap jutaan tenaga kerja urban, namun masih jauh dari kata sejahtera. Dibalik narasi gig economy dan fleksibilitas kerja, tersembunyi kenyataan pahit: upah rendah, jam kerja panjang, minim perlindungan sosial, dan tidak adanya posisi tawar terhadap aplikator. Berdasarkan …

Rilis Bank Dunia tentang angka kemiskinan menghentak publik Indonesia. Dengan asumsi penduduk Indonesia pada 2025 adalah 285,1 juta jiwa, Bank Dunia pada April 2025 menyebutkan angka kemiskinan Indonesia adalah 60,3 persen, setara 171,8 juta jiwa. Pada Juni 2025, seiring kenaikan garis kemiskinan yang digunakan, Bank Dunia kembali merilis angka kemiskinan Indonesia yang bahkan lebih tinggi …

Haji adalah salah satu potensi ekonomi terbesar umat Islam Indonesia yang hingga kini belum optimal dikelola. Sebagai bagian dari rukun Islam, haji adalah perjalanan spiritual suci yang akan selalu dilakukan oleh umat Islam Indonesia yang merupakan negeri pengirim jamaah haji terbesar di dunia. Amandemen UU Haji dan Keuangan Haji yang kini sedang bergulir di DPR …

Pemerintah menetapkan target tinggi pada 2025: mencapai swasembada pangan dan menghentikan impor beras. Target sangat optimis ini didasarkan pada dua faktor utama. Pertama, stok beras nasional yang tinggi akibat impor beras yang signifikan pada 2024. Setelah mengimpor 3,06 juta ton beras pada 2023, Indonesia mengimpor 4,52 juta ton beras sepanjang 2024. Dengan impor beras terbesar …

Makan Bergizi Gratis (MBG) yang merupakan program unggulan Presiden Prabowo Subianto telah resmi dimulai sebagai program Pemerintah pada 6 Juni 2025. Satu bulan berjalan, program ini kini menjangkau 34 provinsi dengan 730 ribu penerima manfaat. Namun, payung regulasi, pedoman pelaksanaan, dan petunjuk teknis belum juga dirilis secara resmi untuk publik. Berbagai kritik dan rekomendasi perbaikan …

Wacana mengembalikan mekanisme pemilihan kepala daerah (pilkada) hanya lewat DPRD -selanjutnya disebut pilkada tidak langsung- mulanya disuarakan presiden Prabowo Subianto dengan alasan untuk penghematan anggaran negara. Menurut presiden, triliunan rupiah anggaran pilkada dapat dialokasikan untuk pos kebutuhan rakyat lainnya yang dianggap lebih urgen. Data memang menunjukkan bahwa sejak pelaksanaan pilkada serentak 2017 hingga 2024 lalu, …

Pemerintah memutuskan melanjutkan kenaikan tarif PPN (Pajak Pertambahan Nilai) menjadi 12 persen per Januari 2025 setelah sebelumnya menaikkan menjadi 11 persen per April 2022, menggantikan tarif PPN 10 persen yang telah berlaku sejak 1983. Tarif PPN 12 persen ini akan berlaku untuk jenis barang dan jasa yang selama ini dikenakan PPN. Pengecualian kenaikan tarif PPN …

Di tengah ketidakpastian perekonomian global yang masih tinggi dan kondisi industri dalam negeri yang cenderung sedang tertekan, UMP (Upah Minimum Provinsi) dan juga UMK (Upah Minimum Kabupaten/Kota) 2025 ditetapkan pemerintah naik 6,5 persen. Penetapan UMP 2025 menggunakan formula UMP 2025 = UMP 2024 + Nilai Kenaikan UMP 2025 dengan nilai kenaikan UMP 2025 ditetapkan 6,5 …

Untuk mencapai visi Indonesia Emas 2045, tantangan terbesar kita kini tidak hanya penanggulangan kemiskinan namun juga mengembangkan kelas menengah. Kelas menengah yang kuat dan dengan ukuran yang semakin besar adalah krusial bagi Indonesia menuju status negara berpendapatan tinggi. Pengalaman negara-negara yang lolos dari jebakan pendapatan menengah menunjukkan bahwa kelas menengah yang besar dan kuat adalah …