Jelang pilpres, seiring kritik yang semakin deras terhadap IKN dan keberlanjutannya, pemerintah semakin intensif menggelar seremoni groundbreaking proyek investasi oleh pihak swasta di IKN. Banyaknya groundbreaking proyek ini diklaim sebagai tanda cerahnya iklim investasi di IKN dan tingginya minat investor untuk masuk ke IKN.
Secara komersial, di fase awal pembangunan IKN ini seharusnya tidak akan ada pihak swasta yang berani masuk, terlalu rendah prospek keuntungan dan terlalu tinggi ketidakpastian megaproyek ini. Ketika kini segelintir investor domestik berani masuk dan bahkan melakukan groundbreaking proyek di IKN, maka hal ini secara jelas didorong oleh pertimbangan non komersial. Tidak jarang kita melihat pasca groundbreaking proyek, tidak ada kelanjutan pembangunan yang berarti.
Saat ini pemerintah fokus mengejar pembangunan KIPP (kawasan inti pusat pemerintahan) seluas 6 ribu hektar, yang hampir bisa dipastikan akan sepenuhnya bergantung ke APBN atau penugasan ke BUMN. Dengan kemampuan APBN yang sangat terbatas saat ini dan juga kondisi BUMN karya yang sudah dibebani utang sangat tinggi akibat penugasan PSN sejak awal pemerintahan Jokowi, maka penyelesaian KIPP yang kira-kira seluas Jakarta Pusat ini tentu membutuhkan waktu yang cukup panjang.
Karena itu untuk jangka pendek mengejar deadline seremoni upacara 17 Agustus 2024 target realistis pemerintah adalah fokus menyelesaikan infrastruktur utama pusat pemerintahan di KIPP, yang dibutuhkan untuk seremonial Upacara Kemerdekaan 17 Agustus 2024 di IKN.
Total luas IKN sekitar 260 ribu hektar, kawasan terluar, yaitu kawasan pengembangan sekitar 200 ribu hektar, IKN sendiri memiliki luas 56 ribu hektar, dan kawasan inti pusat pemerintahan (KIPP) sekitar 6 ribu hektar. Untuk menyelesaikan KIPP yg 6 ribu saja, yang kira-kira seluas Jakarta Pusat, akan butuh waktu lama.
Jadi fokus pemerintah sampai 17 agustus 2024 hanya sebagian kecil saja dari KIPP, yaitu KIPP kawasan 1A, yang luasnya sekitar 2.800 hektar, terutama menyelesaikan infrastruktur utama pusat pemerintahan seperti Istana Presiden dan Wakil Presiden, Kantor Kemenko, Gedung MPR – DPR dan Gedung MA.
Untuk mengejar pembangunan KIPP kawasan 1A inilah, yang hampir sepenuhnya menggunakan APBN, pemerintah banyak memberikan proyek pembangunan kepada BUMN Karya. Proyek-proyek IKN di KIPP inilah yang memberi angin segar dan menjadi nafas penyelamat bagi sebagian besar BUMN Karya yang kini banyak digelayuti beban utang akibat penugasan ugal2an untuk membangun PSN.
Ambisi Presiden Jokowi mengejar pembangunan KIPP kawasan IA ini untuk meneguhkan IKN sebagai legacy pemerintahan nya, dengan cara: 1.) Melakukan seremonial upacara peringatan kemerdekaan 17 Agustus 2024, dan 2.) Melakukan pelantikan Presiden-Wapres terpilih 20 Oktober 2024. Dengan 2 event penting terlaksana di IKN, maka Presiden Jokowi berharap IKN sebagai legacy pemerintahan nya ini akan dilanjutkan oleh penerus nya.
Selayaknya pemerintah saat ini tidak terus memaksakan mengejar pembangunan IKN yang kelak akan menjadi beban pemerintahan selanjutnya. Selayaknya pemerintahan Presiden Jokowi berendah hati untuk menunggu dan menghormati aspirasi pemerintahan berikut nya yang sebentar lagi akan terbentuk.
