Haji adalah salah satu potensi ekonomi terbesar umat Islam Indonesia yang hingga kini belum optimal dikelola. Sebagai bagian dari rukun Islam, haji adalah perjalanan spiritual suci yang akan selalu dilakukan oleh umat Islam Indonesia yang merupakan negeri pengirim jamaah haji terbesar di dunia. Amandemen UU Haji dan Keuangan Haji yang kini sedang bergulir di DPR …
Author: nextpolicy
Keterpurukan Petani dan Mimpi Swasembada Pangan
Pemerintah menetapkan target tinggi pada 2025: mencapai swasembada pangan dan menghentikan impor beras. Target sangat optimis ini didasarkan pada dua faktor utama. Pertama, stok beras nasional yang tinggi akibat impor beras yang signifikan pada 2024. Setelah mengimpor 3,06 juta ton beras pada 2023, Indonesia mengimpor 4,52 juta ton beras sepanjang 2024. Dengan impor beras terbesar …
Satu Bulan Makan Bergizi Gratis
Makan Bergizi Gratis (MBG) yang merupakan program unggulan Presiden Prabowo Subianto telah resmi dimulai sebagai program Pemerintah pada 6 Juni 2025. Satu bulan berjalan, program ini kini menjangkau 34 provinsi dengan 730 ribu penerima manfaat. Namun, payung regulasi, pedoman pelaksanaan, dan petunjuk teknis belum juga dirilis secara resmi untuk publik. Berbagai kritik dan rekomendasi perbaikan …
Darurat Daulat Rakyat
Wacana mengembalikan mekanisme pemilihan kepala daerah (pilkada) hanya lewat DPRD -selanjutnya disebut pilkada tidak langsung- mulanya disuarakan presiden Prabowo Subianto dengan alasan untuk penghematan anggaran negara. Menurut presiden, triliunan rupiah anggaran pilkada dapat dialokasikan untuk pos kebutuhan rakyat lainnya yang dianggap lebih urgen. Data memang menunjukkan bahwa sejak pelaksanaan pilkada serentak 2017 hingga 2024 lalu, …
Jalan Pintas Kenaikan PPN 12%
Pemerintah memutuskan melanjutkan kenaikan tarif PPN (Pajak Pertambahan Nilai) menjadi 12 persen per Januari 2025 setelah sebelumnya menaikkan menjadi 11 persen per April 2022, menggantikan tarif PPN 10 persen yang telah berlaku sejak 1983. Tarif PPN 12 persen ini akan berlaku untuk jenis barang dan jasa yang selama ini dikenakan PPN. Pengecualian kenaikan tarif PPN …
Utas Kebijakan: Mengakhiri Rezim Upah Murah
Di tengah ketidakpastian perekonomian global yang masih tinggi dan kondisi industri dalam negeri yang cenderung sedang tertekan, UMP (Upah Minimum Provinsi) dan juga UMK (Upah Minimum Kabupaten/Kota) 2025 ditetapkan pemerintah naik 6,5 persen. Penetapan UMP 2025 menggunakan formula UMP 2025 = UMP 2024 + Nilai Kenaikan UMP 2025 dengan nilai kenaikan UMP 2025 ditetapkan 6,5 …
Ikhtisar Kebijakan-Visi Kota Indonesia
Pilkada serentak 2024 untuk 37 provinsi dan 508 kabupaten – kota se-Indonesia adalah momentum besar untuk masa depan kota-kota di Indonesia. Hingga tahun 2023, Indonesia memiliki 96 kota yang tersebar di penjuru bumi. Tercatat 10 kota adalah kota kecil dengan penduduk dibawah 100 ribu jiwa seperti Kota Tual, Kota Solok dan Kota Sabang, 58 kota …
Utas Kebijakan: Runtuhnya Kelas Menengah Kami
Untuk mencapai visi Indonesia Emas 2045, tantangan terbesar kita kini tidak hanya penanggulangan kemiskinan namun juga mengembangkan kelas menengah. Kelas menengah yang kuat dan dengan ukuran yang semakin besar adalah krusial bagi Indonesia menuju status negara berpendapatan tinggi. Pengalaman negara-negara yang lolos dari jebakan pendapatan menengah menunjukkan bahwa kelas menengah yang besar dan kuat adalah …
Utas Kebijakan: Sesat Fikir Skema Baru Subsidi KRL Jabodetabek
Dalam beberapa waktu terakhir, publik diresahkan oleh rencana kenaikan tarif KRL Jabodetabek yang terungkap dalam dokumen Nota Keuangan 2025. Di tengah kebutuhan yang semakin besar terhadap transportasi massal yang aman, nyaman dan terjangkau di kawasan metropolitan, pemerintah atas nama perbaikan skema public service obligation (PSO), merilis rencana penerapan tiket elektronik berbasis NIK (Nomor Induk Kependudukan) …
Utas Kebijakan: Impor Ilegal dan Senjakala Industri Padat Karya
Dalam 10 tahun terakhir, industri padat karya semakin terpuruk. Industri tekstil dan pakaian jadi pada 2013 masih berkontribusi 1,42% terhadap PDB nasional namun kontribusinya kini hanya 1,11% terhadap PDB pada 2023. Demikian pula industri kulit, barang dari kulit dan alas kaki, pada 2011 masih berkontribusi hingga 0,30% terhadap PDB nasional, namun kontribusinya tinggal tersisa 0,25% …