Di tengah ketidakpastian perekonomian global yang masih tinggi dan kondisi industri dalam negeri yang cenderung sedang tertekan, UMP (Upah Minimum Provinsi) dan juga UMK (Upah Minimum Kabupaten/Kota) 2025 ditetapkan pemerintah naik 6,5 persen. Penetapan UMP 2025 menggunakan formula UMP 2025 = UMP 2024 + Nilai Kenaikan UMP 2025 dengan nilai kenaikan UMP 2025 ditetapkan 6,5 …
Author: nextpolicy
Ikhtisar Kebijakan-Visi Kota Indonesia
Pilkada serentak 2024 untuk 37 provinsi dan 508 kabupaten – kota se-Indonesia adalah momentum besar untuk masa depan kota-kota di Indonesia. Hingga tahun 2023, Indonesia memiliki 96 kota yang tersebar di penjuru bumi. Tercatat 10 kota adalah kota kecil dengan penduduk dibawah 100 ribu jiwa seperti Kota Tual, Kota Solok dan Kota Sabang, 58 kota …
Utas Kebijakan: Runtuhnya Kelas Menengah Kami
Untuk mencapai visi Indonesia Emas 2045, tantangan terbesar kita kini tidak hanya penanggulangan kemiskinan namun juga mengembangkan kelas menengah. Kelas menengah yang kuat dan dengan ukuran yang semakin besar adalah krusial bagi Indonesia menuju status negara berpendapatan tinggi. Pengalaman negara-negara yang lolos dari jebakan pendapatan menengah menunjukkan bahwa kelas menengah yang besar dan kuat adalah …
Utas Kebijakan: Sesat Fikir Skema Baru Subsidi KRL Jabodetabek
Dalam beberapa waktu terakhir, publik diresahkan oleh rencana kenaikan tarif KRL Jabodetabek yang terungkap dalam dokumen Nota Keuangan 2025. Di tengah kebutuhan yang semakin besar terhadap transportasi massal yang aman, nyaman dan terjangkau di kawasan metropolitan, pemerintah atas nama perbaikan skema public service obligation (PSO), merilis rencana penerapan tiket elektronik berbasis NIK (Nomor Induk Kependudukan) …
Utas Kebijakan: Impor Ilegal dan Senjakala Industri Padat Karya
Dalam 10 tahun terakhir, industri padat karya semakin terpuruk. Industri tekstil dan pakaian jadi pada 2013 masih berkontribusi 1,42% terhadap PDB nasional namun kontribusinya kini hanya 1,11% terhadap PDB pada 2023. Demikian pula industri kulit, barang dari kulit dan alas kaki, pada 2011 masih berkontribusi hingga 0,30% terhadap PDB nasional, namun kontribusinya tinggal tersisa 0,25% …
PSN dan Penggusuran Sawah: Kasus Proyek PIK 2
Hingga akhir masa pemerintahan-nya, Presiden Jokowi terus mendorong akselerasi pembangunan infrastruktur melalui Proyek Strategis Nasional (PSN). Pada 18 Maret 2024, pemerintah secara resmi menetapkan 14 PSN baru yang seluruh pembiayaannya berasal dari investor swasta, yaitu 8 kawasan industri, 2 kawasan pariwisata, 2 jalan tol, 1 kawasan pendidikan dan kesehatan, serta 1 proyek migas lepas pantai. …
Utas Kebijakan: Rekor Impor Beras dan Darurat Alih Fungsi Sawah
Berdasarkan Proyeksi Neraca Beras Nasional 2024 terkini yang dimutakhirkan pada Mei 2024, Indonesia berpotensi akan mengimpor beras hingga 5,17 juta ton sepanjang tahun 2024, dengan realisasi impor Januari – April 2024 telah mencapai 1,77 juta ton dan rencana impor Mei – Desember 2024 sebesar 3,40 juta ton. Fakta ini mengukuhkan kecenderungan terkini yang mengkhawatirkan dimana …
Risalah Kebijakan: Ketahanan Vs Kedaulatan Pangan: Membangun Masa Depan Pangan yang Inklusif di Indonesia
Isu terkait dengan ketahanan pangan yang berkelanjutan merupakan masalah yang kompleks serta multidimensional dialami oleh mayoritas negara di dunia termasuk Indonesia. Isu ketahanan pangan juga menjadi isu yang sering dibicarakan oleh para pembuat kebijakan di tingkat nasional maupun internasional. Namun, ada perbedaan antara ketahanan pangan (food security) dan kedaulatan pangan (food sovereignty) dari segi pendekatan …
Mundur Kepala Otorita IKN, Suram Masa Depan IKN
Mundurnya dua pejabat utama otorita IKN jelang peringatan hari kemerdekaan di IKN, menjadi pukulan keras untuk masa depan IKN. Mundurnya Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN di satu sisi menggambarkan beratnya target pembangunan yang harus dicapai Otorita IKN, dalam waktu yang sangat singkat, dengan kendala-kendala yang begitu banyak. Di sisi lain, mundurnya 2 pejabat kunci …
Tapera, Backlog, dan Komitmen Pembangunan Perumahan Rakyat
Terbitnya peraturan pemerintah tentang Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) pada 20 Mei 2024 yang lalu, memicu kontroversi yang luas di masyarakat. Kebijakan pemerintah yang mewajibkan memotong gaji sebesar 3% dari semua pekerja, baik PNS, TNI-POLRI, pegawai BUMN-BUMD, hingga pegawai swasta dan pekerja mandiri, secara umum memiliki tujuan yang baik, yaitu untuk mendorong kepemilikan rumah oleh masyarakat …