Category: Publikasi

Catatan kebijakan ini menyoroti praktik kartel dalam industri pinjaman online (pinjol) yang kini menjadi sorotan publik setelah KPPU memulai penyelidikan terhadap 97 penyelenggara pinjol. Mereka diduga bersepakat menetapkan plafon bunga melalui asosiasi industri sejak 2020 hingga 2023, menciptakan kartel bunga yang merugikan jutaan peminjam. Industri pinjol yang semula diklaim sebagai solusi inklusi keuangan justru berubah …

Catatan Kebijakan ini menyoroti kontroversi penghitungan kemiskinan di Indonesia pasca naiknya status Indonesia menjadi negara berpendapatan menengah ke atas pada 2023. Pemerintah mengklaim pencapaian ini sebagai bukti keberhasilan pemulihan ekonomi dan hilirisasi. Namun, Bank Dunia menyebut angka kemiskinan Indonesia justru mencapai 68,2% berdasarkan standar baru garis kemiskinan US$ 8,30 PPP/hari (basis 2021), naik dari 60,3% …

Catatan kebijakan ini menyoroti mahalnya biaya pendidikan tinggi di Indonesia yang semakin tidak terjangkau akibat kenaikan Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan penerapan Iuran Pengembangan Institusi (IPI). Gelombang protes mahasiswa Universitas Indonesia mencuatkan persoalan ini ke ruang publik, dengan tuntutan agar rektorat membatalkan kenaikan UKT yang dinilai membebani mahasiswa, khususnya dari keluarga menengah ke bawah. Polemik …

Catatan Kebijakan ini menyoroti konflik antara pertambangan nikel dan potensi pariwisata di Raja Ampat. Aktivitas tambang di wilayah ini memicu penolakan publik karena dinilai lebih banyak menimbulkan kerugian lingkungan dan sosial dibandingkan manfaat ekonominya. Meski pemerintah telah mencabut izin empat dari lima perusahaan, masih ada satu perusahaan yang beroperasi. Pemerintah berdalih bahwa kegiatan tambang sudah …

Catatan kebijakan ini menyoroti mahalnya standar biaya pejabat yang ditetapkan pemerintah melalui PMK Nomor 32 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026. Kebijakan ini memantik kritik publik karena dinilai tidak sejalan dengan semangat efisiensi anggaran yang digaungkan Presiden Prabowo, apalagi di tengah kondisi ekonomi yang lesu. Beberapa pos biaya yang menimbulkan sorotan adalah …

Catatan Kebijakan ini menyoroti krisis daya beli yang ditandai dengan berulangnya deflasi di Indonesia. Pada Mei 2025, Indonesia mencatat deflasi sebesar 0,37 persen, yang merupakan kali ketiga dalam tahun berjalan. Fenomena ini bukan sekadar statistik harga turun, melainkan sinyal lemahnya permintaan domestik dan menurunnya daya beli masyarakat. Sejarah menunjukkan setiap kali deflasi terjadi, pertumbuhan ekonomi …

Catatan Kebijakan ini mengungkap realitas kemiskinan di Indonesia yang jauh lebih kompleks dibandingkan angka resmi pemerintah. Perbedaan utama muncul dari metode penghitungan BPS yang menggunakan garis kemiskinan nasional berbasis pengeluaran minimum per kapita, dibandingkan dengan Bank Dunia yang menggunakan standar internasional berbasis PPP (Purchasing Power Parity) sebesar US$ 2,15, 3,65, dan 6,85 per hari sesuai …

Catatan Kebijakan ini menyoroti rencana pemerintah mengeluarkan enam paket stimulus pada 5 Juni 2025 sebagai respons terhadap perlambatan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi nasional pada triwulan I-2025 hanya mencapai 4,87% (yoy), melambat dibandingkan triwulan IV-2024 yang tumbuh 5,03% dan triwulan I-2024 sebesar 5,11%. Pelemahan ini dipicu oleh konsumsi rumah tangga yang hanya tumbuh 4,89% meski menyumbang 54,53% …

Catatan Kebijakan ini menyoroti kondisi kerja yang tidak layak bagi jutaan pengemudi ojek online di Indonesia. Meski sering dipromosikan sebagai bagian dari ekonomi digital dengan fleksibilitas kerja, kenyataannya sebagian besar pengemudi justru menghadapi pendapatan yang rendah, seringkali di bawah UMR, serta potongan aplikator yang memberatkan antara 20–40%, jauh di atas regulasi resmi yang membatasi maksimal …