Catatan Kebijakan ini menyoroti lonjakan gelombang PHK massal di Indonesia. Data Kemenaker menunjukkan 24.036 pekerja terkena PHK hanya dalam empat bulan pertama 2025, dengan Februari mencatat rekor 15.285 kasus, dimana ini Adalah angka bulanan tertinggi dalam dua tahun terakhir. Jawa Tengah menjadi episentrum dengan 57,37% kasus, diikuti Riau dan DKI Jakarta. Industri pengolahan, perdagangan besar-eceran, …
Category: Publikasi
Rasio Pajak dan Kebijakan Anggaran
Catatan Kebijakan ini menyoroti penurunan tajam rasio pajak Indonesia yang pada Kuartal I/2025 hanya sebesar 7,95%, jauh di bawah 9,77% pada periode yang sama 2024 dan 11,41% pada 2023. Angka ini menjadi lampu merah bagi penerimaan negara sekaligus ruang fiskal, mengingat rasio pajak adalah indikator utama kemampuan negara membiayai pembangunan tanpa bergantung pada utang.Selama satu …
Menurunkan Biaya Haji
Catatan Kebijakan ini membahas tentang komitmen Presiden Prabowo untuk menurunkan biaya haji (BPIH) agar lebih terjangkau mulai 2026. Setelah melonjak tajam dari Rp34,5 juta pada 2010 menjadi Rp97,8 juta pada 2022, tren biaya mulai ditekan: BPIH 2024 turun ke Rp93,4 juta dan 2025 kembali turun menjadi Rp89,4 juta. Meski begitu, beban jemaah (BIPIH) justru naik …
Satgas PHK: Solusi atau Sekedar Simbolik?
Catatan Kebijakan ini membahas rencana pembentukan Satgas PHK sebagai respons terhadap meningkatnya pemutusan hubungan kerja di berbagai sektor. Usulan yang awalnya datang dari serikat pekerja ini disambut Presiden Prabowo sebagai langkah cepat menghadapi badai PHK yang dipicu ketidakpastian global, tarif dagang AS, serta lemahnya daya saing industri dalam negeri. Namun, yang dipertaruhkan bukan sekadar stabilitas …
Mengakhiri Rezim Upah Murah
Catatan Kebijakan ini menyoroti dinamika upah minimum pasca transisi pemerintahan. UMP 2025 yang ditetapkan Presiden Prabowo naik 6,5%, terlihat lebih tinggi dibanding tren stagnan era sebelumnya. Namun, kenaikan ini berpotensi semu karena diimbangi berbagai kebijakan pemerintah lain yang justru menggerus pendapatan buruh, mulai dari penghapusan subsidi, iuran wajib pensiun, hingga rencana kenaikan tarif transportasi publik. …
Penghapusan Kuota, Impor Daging, dan Swasembada Pangan
Catatan Kebijakan ini menyoroti rencana Presiden Prabowo untuk menghapus kuota impor daging dan menggantinya dengan skema tarif. Ketergantungan Indonesia pada impor pangan dinilai sangat berisiko karena fluktuasi harga dan keterbatasan pasokan global. Selama ini, kuota impor memang berperan melindungi peternak domestik, namun juga menjadi ajang korupsi dan rente politik yang membentuk kartel serta membuat harga …
Reformasi Haji dan Arsitektur Haji Nasional Masa Depan
Haji adalah salah satu potensi ekonomi terbesar umat Islam Indonesia yang hingga kini belum optimal dikelola. Sebagai bagian dari rukun Islam, haji adalah perjalanan spiritual suci yang akan selalu dilakukan oleh umat Islam Indonesia yang merupakan negeri pengirim jamaah haji terbesar di dunia. Amandemen UU Haji dan Keuangan Haji yang kini sedang bergulir di DPR …
Tarif Trump: Pelemahan Rupiah dan Mitigasi Deindustrialisasi
Catatan Kebijakan ini membahas dampak kebijakan tarif Amerika Serikat di bawah Presiden Donald Trump yang kembali memicu ketidakstabilan global. Pemerintah Indonesia dinilai lamban merespons, padahal pola kebijakan proteksionis Trump sudah terlihat sejak periode pertamanya. Akibatnya, nilai tukar Rupiah tertekan hingga menembus Rp17.000 per dolar AS, memicu kepanikan pasar dan ancaman perlambatan ekonomi. Kebijakan tarif ini …
Keterpurukan Petani dan Mimpi Swasembada Pangan
Pemerintah menetapkan target tinggi pada 2025: mencapai swasembada pangan dan menghentikan impor beras. Target sangat optimis ini didasarkan pada dua faktor utama. Pertama, stok beras nasional yang tinggi akibat impor beras yang signifikan pada 2024. Setelah mengimpor 3,06 juta ton beras pada 2023, Indonesia mengimpor 4,52 juta ton beras sepanjang 2024. Dengan impor beras terbesar …
Satu Bulan Makan Bergizi Gratis
Makan Bergizi Gratis (MBG) yang merupakan program unggulan Presiden Prabowo Subianto telah resmi dimulai sebagai program Pemerintah pada 6 Juni 2025. Satu bulan berjalan, program ini kini menjangkau 34 provinsi dengan 730 ribu penerima manfaat. Namun, payung regulasi, pedoman pelaksanaan, dan petunjuk teknis belum juga dirilis secara resmi untuk publik. Berbagai kritik dan rekomendasi perbaikan …