Category: Opini

Mundurnya dua pejabat utama otorita IKN jelang peringatan hari kemerdekaan di IKN, menjadi pukulan keras untuk masa depan IKN. Mundurnya Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN di satu sisi menggambarkan beratnya target pembangunan yang harus dicapai Otorita IKN, dalam waktu yang sangat singkat, dengan kendala-kendala yang begitu banyak. Di sisi lain, mundurnya 2 pejabat kunci …

Terbitnya peraturan pemerintah tentang Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) pada 20 Mei 2024 yang lalu, memicu kontroversi yang luas di masyarakat. Kebijakan pemerintah yang mewajibkan memotong gaji sebesar 3% dari semua pekerja, baik PNS, TNI-POLRI, pegawai BUMN-BUMD, hingga pegawai swasta dan pekerja mandiri, secara umum memiliki tujuan yang baik, yaitu untuk mendorong kepemilikan rumah oleh masyarakat …

UKT mahal di banyak PTN membuat banyak calon mahasiswa, terutama dari kelas bawah dan menengah, berpikir ulang untuk masuk ke PTN. UKT mahal juga telah menimbulkan banyak korban di kalangan mahasiswa PTN mulai dari mahasiswa yang kesulitan membayar dan menunggak UKT, bahkan putus kuliah, hingga terjerat utang pinjol. Menyikapi UKT mahal dan dampak buruk yang …

Dibawah rezim UU No. 12/2012, pengelolaan keuangan PTN terbagi menjadi tiga jenis. PTN Satker (Satuan Kerja) tidak memiliki otonomi keuangan dimana sumber pendanaan dan pembiayaan PTN seluruhnya bersumber dari APBN. Sedangkan PTN BLU (Badan Layanan Umum) memiliki otonomi keuangan, khususnya sumber keuangan yang berasal dari PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak). Sedangkan PTN BH (Badan Hukum) …

Dalam tahun-tahun terakhir, fenomena UKT mahal di PTN seolah telah menjadi tren. Setelah sebelumnya ramai di ITB, terkini kasus UKT mahal meledak di Unsoed. Apa sebenarnya akar masalah dari biaya kuliah (UKT) di PTN yang mahal dan terus meningkat ini Kenaikan biaya pendidikan di PTN dapat ditelusuri akarnya sejak era reformasi. Pasca reformasi 1998, pemerintah …

Putusan MK terkait gugatan hasil pilpres adalah krusial untuk masa depan demokrasi Indonesia, salah satunya terkait politisasi bansos dalam pemilu. Adalah amat mengherankan ketika MK menyatakan tidak menemukan bukti yang dapat mengkonfirmasi bahwa penyaluran bansos yang dilakukan Presiden Jokowi ditujukan untuk menguntungkan paslon 02. Terlebih kesimpulan tidak adanya intensi Presiden terkait penyaluran bansos yang menguntungkan …

Bansos menjadi perhatian utama hakim MK dalam sidang sengketa pilpres 2024. Terkini, MK memanggil 4 Menteri terkait banjir bansos jelang pilpres 2024. Keterangan 4 menteri dalam sidang gugatan pilpres di MK yang cenderung normatif dan menyatakan bahwa tidak ada keterkaitan antara bansos dan pilpres, adalah mengecewakan meski sejak awal sudah kita duga. Ini tidak mengejutkan. …

Setelah program makan siang dan minum susu gratis, kini kembali publik dihentak rencana kenaikan tarif PPN pada 2025 dari kubu Prabowo-Gibran. Kenaikan PPN menjadi 11 persen per April 2022 dan direncanakan akan menjadi 12 persen per Januari 2025 terlihat menjadi kebijakan “jalan pintas” untuk meningkatkan penerimaan perpajakan. Kinerja penerimaan perpajakan turun dalam 10 tahun terakhir. …

Terdapat tendensi dari pejabat pemerintah untuk mewajarkan kenaikan harga-harga kebutuhan pokok di bulan ramadhan seperti kenaikan harga beras dan kini harga daging sapi dan ayam. Bahkan Mentan meminta masyarakat mengikhlaskan kenaikan harga daging sapi dan daging ayam karena hal itu akan menjadi keuntungan bagi peternak. Ini adalah sebuah klaim prematur yang terlalu menyederhanakan masalah, cenderung …

Kenaikan harga pangan yang melonjak tinggi saat ini, terutama beras, adalah mencemaskan. Pada 2023, inflasi kita rendah, hanya 2,31%, terendah dalam 23 tahun terakhir. Namun inflasi pangan 2023 mencapai 6,73%, hampir 3 kali lipat lebih tinggi. Kenaikan harga pangan yang masih terus terjadi dan terlihat tidak mampu dikendalikan pemerintah, adalah beras. Terus tinggi dan melonjaknya …