Presiden Prabowo Subianto mengusung delapan agenda prioritas nasional yang dikenal sebagai Astacita, mencakup ketahanan pangan, energi, pendidikan, kesehatan, hingga pembangunan desa. Program ini diwujudkan dalam berbagai kebijakan unggulan seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), pencetakan 3 juta hektar sawah, pembangunan rumah rakyat, sekolah unggulan dan sekolah rakyat, revitalisasi rumah sakit, serta pembentukan 80.000 Koperasi Desa Merah …
Author: nextpolicy
Ilusi Target Kemiskinan Ekstrem Nol Persen Pada 2029
Catatan kebijakan ini mengkritisi target pemerintah untuk mencapai kemiskinan ekstrem 0 persen pada 2029. Berdasarkan data BPS Maret 2025, angka kemiskinan ekstrem tercatat hanya 0,85% atau sekitar 2,38 juta orang. Angka ini sekilas tampak sebagai pencapaian, namun sebenarnya lebih banyak dipengaruhi oleh cara ukur ketimbang perbaikan kesejahteraan riil. Pemerintah dinilai menjadikan target ini sebagai instrumen …
Pekerja Digital Transportasi dan Koperasi Kota
Laporan Utas Kebijakan Juli 2025 ini mengupas tuntas kondisi pekerja digital transportasi (ojek online) di Indonesia—sektor informal yang menyerap jutaan tenaga kerja urban, namun masih jauh dari kata sejahtera. Dibalik narasi gig economy dan fleksibilitas kerja, tersembunyi kenyataan pahit: upah rendah, jam kerja panjang, minim perlindungan sosial, dan tidak adanya posisi tawar terhadap aplikator. Berdasarkan …
Reorientasi Koperasi Desa Merah Putih
Catatan kebijakan ini membahas peluncuran 80 ribu Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) oleh Presiden Prabowo pada 21 Juli 2025 sebagai tonggak penting kebangkitan koperasi desa. Namun, meski jumlahnya besar, KDMP berdiri di atas fondasi hukum yang lemah, hanya berbasis Inpres No. 9/2025, berbeda dengan Bumdes yang kuat secara hukum melalui UU Desa dan Dana Desa. …
Jeratan Utang BUMN Karya
Catatan kebijakan ini menyoroti kondisi keuangan empat BUMN Karya besar, antara lain Adalah Waskita Karya (WSKT), Wijaya Karya (WIKA), PT PP (PTPP), dan Adhi Karya (ADHI) yang terjerat utang tinggi. Total kewajiban keempatnya mencapai Rp184,14 triliun pada 2025, setelah sempat menyentuh puncak Rp215,57 triliun pada 2021. Meskipun tren utang terlihat menurun, akumulasi kewajiban besar, tekanan …
Tarif Trump Kembali Ancam Ekonomi Indonesia
Catatan kebijakan ini menyoroti ancaman ekonomi akibat keputusan Presiden AS Donald Trump menaikkan tarif impor terhadap 22 negara mulai 1 Agustus 2025. Indonesia terkena tarif sebesar 32%, membuat produk ekspornya tidak kompetitif. Sementara itu, Vietnam justru mendapat penurunan tarif signifikan dari 46% menjadi 20%, sehingga berpotensi menarik investor dan relokasi industri dari Indonesia. Produk unggulan …
Pelebaran Defisit Anggaran APBN 2025
Catatan kebijakan ini menyoroti pelebaran defisit APBN 2025 yang meningkat dari Rp616,2 triliun (2,53% PDB) menjadi Rp662 triliun (2,78% PDB). Kenaikan ini mencerminkan lemahnya disiplin fiskal pemerintah, apalagi target awal 2,53% PDB sudah dianggap longgar mengingat banyaknya program besar Presiden Prabowo seperti Makan Bergizi Gratis, swasembada pangan dan energi, pembangunan IKN, serta 3 juta rumah …
Mengurai Jerat Kartel Pinjol
Catatan kebijakan ini menyoroti praktik kartel dalam industri pinjaman online (pinjol) yang kini menjadi sorotan publik setelah KPPU memulai penyelidikan terhadap 97 penyelenggara pinjol. Mereka diduga bersepakat menetapkan plafon bunga melalui asosiasi industri sejak 2020 hingga 2023, menciptakan kartel bunga yang merugikan jutaan peminjam. Industri pinjol yang semula diklaim sebagai solusi inklusi keuangan justru berubah …
Garis Kemiskinan dan Pertumbuhan Inklusif
Catatan Kebijakan ini menyoroti kontroversi penghitungan kemiskinan di Indonesia pasca naiknya status Indonesia menjadi negara berpendapatan menengah ke atas pada 2023. Pemerintah mengklaim pencapaian ini sebagai bukti keberhasilan pemulihan ekonomi dan hilirisasi. Namun, Bank Dunia menyebut angka kemiskinan Indonesia justru mencapai 68,2% berdasarkan standar baru garis kemiskinan US$ 8,30 PPP/hari (basis 2021), naik dari 60,3% …
Pendidikan Tinggi atau Kapitalisasi Pendidikan? Wajah Baru Komersialisasi Pendidikan
Catatan kebijakan ini menyoroti mahalnya biaya pendidikan tinggi di Indonesia yang semakin tidak terjangkau akibat kenaikan Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan penerapan Iuran Pengembangan Institusi (IPI). Gelombang protes mahasiswa Universitas Indonesia mencuatkan persoalan ini ke ruang publik, dengan tuntutan agar rektorat membatalkan kenaikan UKT yang dinilai membebani mahasiswa, khususnya dari keluarga menengah ke bawah. Polemik …