Catatan kebijakan ini membahas peluncuran 80 ribu Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) oleh Presiden Prabowo pada 21 Juli 2025 sebagai tonggak penting kebangkitan koperasi desa. Namun, meski jumlahnya besar, KDMP berdiri di atas fondasi hukum yang lemah, hanya berbasis Inpres No. 9/2025, berbeda dengan Bumdes yang kuat secara hukum melalui UU Desa dan Dana Desa. Lebih lanjut, penggunaan Dana Desa sebagai agunan ke bank Himbara demi memenuhi modal menimbulkan kontroversi, sebab Dana Desa adalah milik desa sementara koperasi dimiliki anggota. Langkah ini berpotensi melanggar UU No. 6/2014 dan seharusnya diganti dengan dukungan APBN langsung.
Selain itu, KDMP menghadapi tantangan serius terkait model bisnis. Tanpa diferensiasi yang jelas, KDMP berpotensi bersaing dengan Bumdes, toko kelontong, hingga minimarket, di pasar desa yang terbatas. Kesulitan memperoleh SDM berkualitas juga memperbesar risiko kegagalan. Pengalaman Bumdes menjadi peringatan: meski jumlahnya melonjak menjadi 66 ribu pada 2024, sebagian besar stagnan, hanya papan nama, bahkan Pendapatan Asli Desa justru menurun. Data menunjukkan 93% desa belum menikmati bagi hasil, dan dari 7% yang menerima, mayoritas di bawah Rp15 juta per tahun—angka yang sangat kecil.
Karena itu, KDMP perlu direorientasi dari sekadar proyek top-down menuju peran strategis dalam rantai pasok industri, khususnya di sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan. Sejarah GKBI (Gabungan Koperasi Batik Indonesia) pada 1950-an menunjukkan koperasi bisa tumbuh besar dengan dukungan kebijakan afirmatif, bahkan tanpa suntikan besar dari APBN. Catatan ini menegaskan bahwa koperasi harus diposisikan sebagai sokoguru perekonomian nasional. Pertanian dan peternakan selayaknya diberikan eksklusif kepada koperasi rakyat agar tercipta keadilan sosial dan demokrasi ekonomi. Dengan demikian, koperasi tidak sekadar badan usaha, melainkan instrumen utama menuju kesejahteraan merata.
