Catatan kebijakan ini menyoroti ancaman ekonomi akibat keputusan Presiden AS Donald Trump menaikkan tarif impor terhadap 22 negara mulai 1 Agustus 2025. Indonesia terkena tarif sebesar 32%, membuat produk ekspornya tidak kompetitif. Sementara itu, Vietnam justru mendapat penurunan tarif signifikan dari 46% menjadi 20%, sehingga berpotensi menarik investor dan relokasi industri dari Indonesia. Produk unggulan Indonesia yang terdampak meliputi mesin elektrik, tekstil, alas kaki, minyak nabati, furniture, karet, ikan, udang, dan kakao.
Upaya negosiasi Indonesia sejak April 2025 gagal membuahkan hasil karena AS menuntut konsesi yang mengancam kedaulatan ekonomi, seperti penggunaan sistem pembayaran asing dan penyesuaian TKDN. Akibatnya, tarif 32% tetap diberlakukan, meskipun peluang lobi lanjutan masih terbuka sebelum aturan efektif. Kebijakan ini dipastikan memberi dampak serius terhadap ekspor, hilirisasi industri, serta memperparah tekanan pada nilai tukar rupiah, defisit neraca berjalan, dan utang negara.
Industri padat karya seperti tekstil, alas kaki, dan furniture menjadi sektor paling rentan. Tarif tinggi akan menekan pasar, menaikkan biaya produksi, dan memicu gelombang PHK massal. Ancaman relokasi pabrik ke Vietnam atau Kamboja semakin memperburuk kondisi, mengancam basis industri domestik. Di sisi lain, risiko banjir produk impor murah dari negara lain yang terkena tarif AS juga membayangi, berpotensi menekan daya saing industri lokal di tengah lemahnya pengawasan dumping dan impor ilegal.
Catatan kebijakan ini menegaskan bahwa Indonesia harus segera melakukan diversifikasi pasar ekspor ke Eropa, Timur Tengah, dan Asia Timur melalui FTA dan CEPA. Lebih jauh, Indonesia perlu mendorong reindustrialisasi, membalik tren deindustrialisasi, dan memperkuat daya saing industri nasional. Reformasi iklim usaha, pemberantasan pungli, dan kebijakan perlindungan industri strategis menjadi langkah penting agar Indonesia mampu bertahan dari guncangan tarif global.
