Catatan kebijakan ini menyoroti kondisi keuangan empat BUMN Karya besar, antara lain Adalah Waskita Karya (WSKT), Wijaya Karya (WIKA), PT PP (PTPP), dan Adhi Karya (ADHI) yang terjerat utang tinggi. Total kewajiban keempatnya mencapai Rp184,14 triliun pada 2025, setelah sempat menyentuh puncak Rp215,57 triliun pada 2021. Meskipun tren utang terlihat menurun, akumulasi kewajiban besar, tekanan likuiditas, serta kasus gagal bayar menunjukkan kondisi keuangan mereka belum sepenuhnya sehat.
Berdasarkan laporan kuartal I 2025, WSKT mencatat kewajiban tertinggi Rp68,1 triliun, diikuti WIKA Rp50 triliun, PTPP Rp41,1 triliun, dan ADHI Rp24,8 triliun. Sejumlah obligasi jatuh tempo semakin menekan, dengan kasus gagal bayar dialami WSKT dan WIKA, sementara PTPP Properti bahkan disanksi suspensi perdagangan saham akibat gagal membayar bunga obligasi. Meski ADHI mampu melunasi kewajiban tepat waktu, kepercayaan pasar terhadap BUMN Karya secara umum terus melemah.
Rasio keuangan memperlihatkan PTPP dan ADHI relatif lebih sehat, sedangkan WSKT dan WIKA berada pada risiko tinggi akibat leverage besar dan likuiditas rendah. Tingginya utang ini merupakan dampak ambisi pembangunan infrastruktur era Jokowi, seperti proyek kereta cepat, IKN, jalan tol, bendungan, hingga bandara, yang dibiayai masif lewat obligasi. Namun lemahnya perencanaan finansial membuat utang menumpuk, beban bunga membengkak, dan beberapa perusahaan harus menjalani restrukturisasi.
Selain itu, kinerja usaha juga tertekan dengan penurunan nilai kontrak baru (NKB) sepanjang 2024. Meski begitu, restrukturisasi utang yang tengah berjalan memberi harapan pemulihan, terutama bagi perusahaan yang mampu menjaga disiplin pembayaran. Catatan ini menekankan bahwa krisis utang BUMN Karya bukan sekadar masalah finansial, tetapi juga warisan kebijakan pembangunan yang ambisius tanpa pengelolaan risiko yang memadai. Reformasi pengelolaan proyek dan manajemen keuangan mutlak diperlukan agar BUMN Karya dapat keluar dari jerat utang dan kembali sehat secara berkelanjutan.
