Category: Catatan Kebijakan

Catatan Kebijakan ini menyoroti konflik antara pertambangan nikel dan potensi pariwisata di Raja Ampat. Aktivitas tambang di wilayah ini memicu penolakan publik karena dinilai lebih banyak menimbulkan kerugian lingkungan dan sosial dibandingkan manfaat ekonominya. Meski pemerintah telah mencabut izin empat dari lima perusahaan, masih ada satu perusahaan yang beroperasi. Pemerintah berdalih bahwa kegiatan tambang sudah …

Catatan kebijakan ini menyoroti mahalnya standar biaya pejabat yang ditetapkan pemerintah melalui PMK Nomor 32 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026. Kebijakan ini memantik kritik publik karena dinilai tidak sejalan dengan semangat efisiensi anggaran yang digaungkan Presiden Prabowo, apalagi di tengah kondisi ekonomi yang lesu. Beberapa pos biaya yang menimbulkan sorotan adalah …

Catatan Kebijakan ini menyoroti krisis daya beli yang ditandai dengan berulangnya deflasi di Indonesia. Pada Mei 2025, Indonesia mencatat deflasi sebesar 0,37 persen, yang merupakan kali ketiga dalam tahun berjalan. Fenomena ini bukan sekadar statistik harga turun, melainkan sinyal lemahnya permintaan domestik dan menurunnya daya beli masyarakat. Sejarah menunjukkan setiap kali deflasi terjadi, pertumbuhan ekonomi …

Catatan Kebijakan ini mengungkap realitas kemiskinan di Indonesia yang jauh lebih kompleks dibandingkan angka resmi pemerintah. Perbedaan utama muncul dari metode penghitungan BPS yang menggunakan garis kemiskinan nasional berbasis pengeluaran minimum per kapita, dibandingkan dengan Bank Dunia yang menggunakan standar internasional berbasis PPP (Purchasing Power Parity) sebesar US$ 2,15, 3,65, dan 6,85 per hari sesuai …

Catatan Kebijakan ini menyoroti rencana pemerintah mengeluarkan enam paket stimulus pada 5 Juni 2025 sebagai respons terhadap perlambatan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi nasional pada triwulan I-2025 hanya mencapai 4,87% (yoy), melambat dibandingkan triwulan IV-2024 yang tumbuh 5,03% dan triwulan I-2024 sebesar 5,11%. Pelemahan ini dipicu oleh konsumsi rumah tangga yang hanya tumbuh 4,89% meski menyumbang 54,53% …

Catatan Kebijakan ini menyoroti kondisi kerja yang tidak layak bagi jutaan pengemudi ojek online di Indonesia. Meski sering dipromosikan sebagai bagian dari ekonomi digital dengan fleksibilitas kerja, kenyataannya sebagian besar pengemudi justru menghadapi pendapatan yang rendah, seringkali di bawah UMR, serta potongan aplikator yang memberatkan antara 20–40%, jauh di atas regulasi resmi yang membatasi maksimal …

Catatan Kebijakan ini menyoroti lonjakan gelombang PHK massal di Indonesia. Data Kemenaker menunjukkan 24.036 pekerja terkena PHK hanya dalam empat bulan pertama 2025, dengan Februari mencatat rekor 15.285 kasus, dimana ini Adalah angka bulanan tertinggi dalam dua tahun terakhir. Jawa Tengah menjadi episentrum dengan 57,37% kasus, diikuti Riau dan DKI Jakarta. Industri pengolahan, perdagangan besar-eceran, …

Catatan Kebijakan ini menyoroti penurunan tajam rasio pajak Indonesia yang pada Kuartal I/2025 hanya sebesar 7,95%, jauh di bawah 9,77% pada periode yang sama 2024 dan 11,41% pada 2023. Angka ini menjadi lampu merah bagi penerimaan negara sekaligus ruang fiskal, mengingat rasio pajak adalah indikator utama kemampuan negara membiayai pembangunan tanpa bergantung pada utang.Selama satu …

Catatan Kebijakan ini membahas tentang komitmen Presiden Prabowo untuk menurunkan biaya haji (BPIH) agar lebih terjangkau mulai 2026. Setelah melonjak tajam dari Rp34,5 juta pada 2010 menjadi Rp97,8 juta pada 2022, tren biaya mulai ditekan: BPIH 2024 turun ke Rp93,4 juta dan 2025 kembali turun menjadi Rp89,4 juta. Meski begitu, beban jemaah (BIPIH) justru naik …

Catatan Kebijakan ini membahas rencana pembentukan Satgas PHK sebagai respons terhadap meningkatnya pemutusan hubungan kerja di berbagai sektor. Usulan yang awalnya datang dari serikat pekerja ini disambut Presiden Prabowo sebagai langkah cepat menghadapi badai PHK yang dipicu ketidakpastian global, tarif dagang AS, serta lemahnya daya saing industri dalam negeri. Namun, yang dipertaruhkan bukan sekadar stabilitas …