Program ekonomi capres ditandai dengan banyak nya janji-janji program yang sangat populis. Namun janji program populis para capres terlihat menjadi tidak kredibel karena kebutuhan biaya program yang sangat mahal namun tidak memiliki kerangka pendanaan yang jelas.
Sebagai misal, janji capres Prabowo yang akan memberikan makan gratis dan minum susu untuk puluhan juta pelajar dan santri serta peningkatan gizi ibu hamil dan balita diperkirakan membutuhkan pendanaan hingga kisaran Rp 350 – 400 triliun per tahun. Demikian pula janji capres Ganjar untuk gaji guru Rp 30 juta per bulan berimplikasi pendanaan hingga kisaran Rp 120 triliun per tahun. Capres Prabowo dan Ganjar juga menjanjikan akan melanjutkan IKN yang berbiaya hingga Rp 460 triliun.
Jika hanya untuk 1 janji populis saja membutuhkan ratusan triliun Rupiah per tahun, tentu pelaksanaan visi-misi capres yang memuat puluhan janji populis menjadi sangat tidak kredibel. Di saat yang sama, para capres tidak memiliki program yang jelas untuk peningkatan penerimaan negara, untuk mewujudkan janji-janji populis mereka. Capres Ganjar bahkan tidak memiliki target penerimaan negara, hanya menyebutkan jargon fiskal tangguh.
Capres Anies memiliki target tax ratio antara 13-16% dari PDB, target yang tergolong progresif dari tax ratio kita saat ini yang stagnan di 10% dari PDB. Meski menyebutkan akan mendirikan Badan Penerimaan Negara yang langsung dibawah Presiden, namun capres Anies tidak menyebutkan program andalan untuk mendongkrak tax ratio hingga ke 16% dari PDB.
Demikian pula capres Prabowo, yang juga hanya menyebut akan mendirikan Badan Penerimaan Negara. Meski tidak menyebutkan program reformasi perpajakan apa yang akan dilakukan, namun capres Prabowo memiliki target yang sangat muluk, bahkan utopis, yaitu target rasio pendapatan negara 23% dari PDB. Dengan rasio pendapatan negara saat ini hanya di kisaran 12% dari PDB, artinya target capres Prabowo ini setidaknya membutuhkan kenaikan penerimaan perpajakan (tax ratio) hingga kisaran 18-19% dari PDB dan penerimaan non pajak hingga kisaran 4-5% dari PDB. Tanpa rencana program reformasi perpajakan, target capres Prabowo ini cenderung tidak realistis, hanya akan menebar janji kosong.
Rekam jejak sebagai kepala daerah tentu menjadi modal penting bagi para capres seperti Anies dan Ganjar, namun kompleksitas permasalahan di tingkat nasional tentu jauh berbeda, terlebih ketika struktur perekonomian daerah tidak mencerminkan kondisi nasional. Misal, secara sektoral, sektor yang diduga kuat memiliki masalah perpajakan terbesar, yaitu besarnya potensi pajak yang tidak terealisasi (undertax), adalah sektor pertambangan dan sektor konstruksi – real estate. Rekam jejak sebagai kepala daerah Jawa Tengah mungkin tidak akan memadai, bahkan rekam jejak sebagai kepala daerah Jakarta sekalipun mungkin masih kurang, apalagi rekam jejak hanya sebagai walikota Solo tentu sangat tidak memadai. Karena itu kita menyayangkan para pasangan capres yang tidak menyebutkan program reformasi perpajakan dalam visi-misi mereka, padahal itu krusial agar janji populis mereka menjadi kredibel.
