Catatan Kebijakan ini menyoroti krisis daya beli yang ditandai dengan berulangnya deflasi di Indonesia. Pada Mei 2025, Indonesia mencatat deflasi sebesar 0,37 persen, yang merupakan kali ketiga dalam tahun berjalan. Fenomena ini bukan sekadar statistik harga turun, melainkan sinyal lemahnya permintaan domestik dan menurunnya daya beli masyarakat. Sejarah menunjukkan setiap kali deflasi terjadi, pertumbuhan ekonomi ikut melemah, sehingga deflasi justru merupakan tanda ketidaknormalan ekonomi.
Tren ini konsisten sejak 2024, ketika Indonesia mengalami deflasi selama lima bulan berturut-turut dari Mei hingga September, beriringan dengan penurunan pertumbuhan ekonomi dari 5,11 persen di kuartal I menjadi 4,95 persen di kuartal III. Pada awal 2025, deflasi kembali terjadi, yakni 0,76 persen pada Januari, dimana ini adalah angka terbesar dalam 26 tahun terakhir, dan 0,48 persen pada Februari, yang bahkan mencatat deflasi tahunan pertama dalam 25 tahun. Lebih mengkhawatirkan, deflasi Februari berlangsung menjelang Ramadhan, saat biasanya permintaan justru meningkat. Hal ini menegaskan bahwa konsumsi masyarakat jatuh ke titik terendah dalam dua dekade terakhir.
Dampak deflasi juga terlihat nyata pada fenomena sosial-ekonomi. Gelombang PHK massal sejak awal 2025 membuat puluhan ribu pekerja kehilangan pendapatan, memperparah krisis daya beli. Jumlah pemudik Lebaran 2025 turun drastis 7,6 juta orang dibandingkan tahun sebelumnya, sebuah anomali bagi tradisi yang biasanya dianggap wajib. Lebih jauh, kelas menengah yang selama ini menjadi penopang utama konsumsi nasional mengalami penurunan konsumsi. Menyusutnya lapangan kerja formal dan melemahnya sektor manufaktur membuat banyak dari mereka terlempar ke sektor informal dengan pendapatan lebih rendah, sehingga daya beli dan kontribusinya terhadap ekonomi nasional ikut melemah.
Kondisi ini menunjukkan bahwa krisis daya beli bersifat struktural. Sektor formal yang dulu menjadi motor penciptaan kerja kini kehilangan peran akibat efisiensi fiskal, pelemahan manufaktur, dan minimnya investasi padat karya. Stimulus jangka pendek berupa bansos, diskon tiket transportasi, atau subsidi tol hanya memberi efek sesaat. Solusi jangka panjang terletak pada reindustrialisasi yang berorientasi pada penciptaan lapangan kerja, terutama melalui pengembangan sektor hilirisasi pertanian, industri kreatif, dan pariwisata. Sebaliknya, hilirisasi tambang yang padat modal terbukti tidak mampu menyerap tenaga kerja secara signifikan. Tanpa agenda reindustrialisasi yang serius, krisis daya beli akan terus berulang, menggerus kelas menengah, dan membebani ketahanan ekonomi nasional.
