Catatan kebijakan ini mengkritisi target pemerintah untuk mencapai kemiskinan ekstrem 0 persen pada 2029. Berdasarkan data BPS Maret 2025, angka kemiskinan ekstrem tercatat hanya 0,85% atau sekitar 2,38 juta orang. Angka ini sekilas tampak sebagai pencapaian, namun sebenarnya lebih banyak dipengaruhi oleh cara ukur ketimbang perbaikan kesejahteraan riil. Pemerintah dinilai menjadikan target ini sebagai instrumen politik pencitraan, sebagaimana sebelumnya angka kemiskinan umum sempat melonjak akibat pandemi, dari 9,22% pada 2019 menjadi 10,19% pada 2020.
Target “nol persen” ini dianggap terlalu mudah karena hanya menyasar kelompok termiskin dari yang miskin dengan standar yang sangat rendah, yakni US$1,90 PPP per kapita per hari. Padahal Bank Dunia telah menaikkan garis kemiskinan ekstrem menjadi US$3,00 PPP per hari pada Juni 2025. Jika standar ini digunakan, tingkat kemiskinan ekstrem Indonesia pada Maret 2024 melonjak menjadi 8,55%, jauh dari klaim keberhasilan pemerintah. Meski BPS mulai beralih ke standar baru US$2,15 PPP, angka 0,85% masih mencerminkan garis ukur rendah yang memudahkan tercapainya target sebelum 2029.
Dengan demikian, target kemiskinan ekstrem nol persen lebih menyerupai ilusi kebijakan ketimbang langkah nyata. Angka rendah yang dicapai tidak serta-merta menggambarkan perbaikan struktural dalam pengentasan kemiskinan. Catatan ini menegaskan bahwa jika pemerintah serius, maka harus menggunakan standar US$3,00 PPP/hari yang lebih realistis dan relevan dengan kondisi hidup masyarakat. Hanya dengan standar yang layak, strategi pengentasan kemiskinan akan bersifat inklusif dan menyentuh akar persoalan struktural, sehingga klaim nol persen benar-benar bermakna, bukan sekadar angka di atas kertas.
