Tema: Pembangunan Berkelanjutan, Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup, Energi, Pangan, Agraria, Masyarakat Adat dan Desa
- Pemaparan Visi dan Misi Cawapres
Muhaimin Iskandar
Petani adalah penolong negri, namun hari ini kita menyaksikan bahwa pemerintah abai terhadap Nasib petani dan nelayan kita. Hasil sensus pertanian BPS membuktikan bahwa 10 tahun ini telah terjadi jumlah petani rumah tangga gurem berjumlah hampir 3 juta dan 16 juta rumah tangga petani hanya memiliki tanah sebanyak 0,5 hektar.Sementara ada seseorang yang memiliki tanah 500.000 ha sebagai kekuasaan yang diberikan negara kepadanya.
Di sisi lain, Upaya pengadaan ketahanan pangan nasional dilakukan dengan food estate, dimana food estate terbukti mengabaikan petani kita, meninggalkan masyarakat adat, menghasilkan konflik agraria, dan bahkan merusak lingkungan.
Krisis iklim terjadi dan kita dapat melihat bencana ekologis terjadi dimana-mana. Negara harus serius mengatasi ini. Tidak hanya mengandalkan proyek Giant Sea Wall yang tidak mengatasi masalahnya. Kita harus sadar bahwa krisis iklim harus dimulai dengan etika lingkungan. Etika lingkungan ini artinya adalah keseimbangan antara manusia dengan alam. Selama ini kita tidak seimbang dalam melaksanan pembangunan. Krisis iklim tidak diatasi dengan serius. Bahkan anggaran untuk mengatasi krisis iklim jauh dibawah anggaran sektor-sektor lainnya.
Dengan kesadaran ini, maka kita harus menciptakan pembangunan nasional dan kebijakan yang berpijak pada keadilan. Keadilan iklim, keadilan ekologi, keadilan antar generasi, keadilan agraria, dan keadilan sosial. Rakyat harus dilibatkan dan tidak boleh ditinggal, karena pemilik negeri ini adalah rakyat. Pemerintah hanya pelaksana dari pemilik negeri ini. Karena itu, desa harus menjadi titik tumpu pembangunan. Petani, nelayan, peternak, masyarakat adat harus menjadi bagian utama dari program pengadaan pangan nasional. Reforma agraria harus menjadi kepastian distribusi lahan dari para petani. Energi baru dan terbarukan harus digenjot, bukan malah dikurangi targetnya. Karena itu, kita harus lakukan perubahan untuk masa depan generasi yang akan datang.
Gibran Rakabuming Raka
Indonesia negara besar. Kita harus bersyukur bahwa Indonesia memiliki sumber daya alam yang sangat kaya. Diantaranya kita punya cadangan nikel terbesar di dunia, timah nomor 2 terbesar di dunia. Karena itu, program hilirisasi harus diperluas cakupannya. Tidak hanya hilirisasi tambang saja, tapi juga hilirisasi pertanian, sektor maritim, juga hilirisasi digital. Kita tidak boleh lagi mengirim barang mentah.
Untuk mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil, kita harus mendorong transisi menuju energi hijau seperti bioavtur, biodiesel, dan bioethanol. Yang sudah dilakukan meliputi B35 dan B40. Energi Baru Terbarukan kita juga luar biasa sekali meliputi energi surya, angin, air, bioenergi, dan panas bumi. Karena itu, kerjasama pentahelix wajib didorong.
Jika agenda hilirisasi, pemerataan pembangunan, transisi menuju energi hijau, ekonomi kreatif, UMKM bisa kawal, akan terbuka 19 juta lapangan pekerjaan untuk generasi muda dan kaum Perempuan. 5 juta diantaranya adalah green jobs. Green jobs adalah peluang kerja di bidang kelestarian lingkungan. Ini adalah tren peluang kerja masa kini dan masa depan
Untuk mendorong kesejahteraan petani, akan kita dorong ketersediaan pupuk dan bibit yang murah. Untuk menjaga stabilitas harga pangan, akan kita optimalkan peran dari TPID, ID Food, Bulog, dan Badan Pangan. Untuk meningkatkan produktivitas para petani, akan kita dorong mekanisasi. Generasi muda akan kita dorong melalui smart farming.
Agenda reforma agraria akan kita lanjutkan juga terkait kepemilikan tanah dan pemanfaatan tanah yang lebih berkeadilan. Program PTSL, redistribusi tanah, dan one map policy akan dilanjutkan.
Anggaran dana desa sudah terbukti menurunkan angka desa tertinggal dan meningkatkan angka desa berkembang dan mandiri. Oleh karena itu, anggaran dana desa akan ditingkatkan sesuai kekuatan fiskal dalam negeri. RUU Masyarakat Hukum Adat akan didorong agar lebih berkeadilan sesuai dengan prinsip Sustainable Development Goals yaitu Leave No One Behind. Narasi besarnya adalah keberlanjutan dan penyempurnaan.
Mahfud Md
Diskusi atau debat ini sangat penting karena menyangkut 3 hal yang akan menentukan masa depan negara kesatuan republic Indonesia dan bangsa Indonesia, yaitu Tuhan, manusia, dan alam. Di dalam kearifan lokal, misalnya di Jawa dan Bali ada istilah Tri Hita Karana, di Sunda Jawa Barat ada Tri Tangtu, dsb. Di dalam kearifan lokal masa lalu, sudah biasa melakukan langkah-langkah untuk memberikan perlindungan atas lingkungan hidup agar lestari. Bahkan konstitusi kita juga menyatakan bahwa SDA harus dikelola dan digunakan untuk sebsar-besar kemakmuran rakyat. SDA kita sangat kaya, tapi pangan belum berdaulat. Petani makin sedikit, lahan makin sedikit, tapi subsidi pupuk makin besar. Saya merasa ada yang salah dengan hal ini.
Laut kita berlimbah, udara kita meracuni paru-paru, investor masuk, industrialisasi terjadi, lingkungan rusak, rakyat menderita. Sumber daya alam menjadi sumber sengketa antara rakyat dengan rakyat, antara pemerintah dengan pemerintah. Allah mengingatkan ini dalam Al-quran, telah terjadi kerusakan di bumi karena tingkah laku manusia di darat dan di laut. Ini ditunjukkan oleh Allah agar manusia sadar bahwa mereka telah merusak alam di negaranya yang dikuasai seharusnya oleh bangsanya.
Kuncinya adalah komitmen dan keberanian. Pada 16 Juni 2016, sebagai ketua MK, saya sudah mengatakan bahwa SDA untuk memihak rakyat itu ukurannya ada 4,
- Pemanfaatan
- Pemerataan
- Partisipasi masyarakat
- Penghormatan atas hak waris leluhur
Kami akan gunakan 4 tolak ukur itu, namun saya tidak melihat pemerintah melakukan langkah-langkah untuk menjaga kelestarian lingkungan alam kita. Maka kami punya program “Petani Bangga Bertani, Di Laut Jaya Nelayan Sejahtera. Jangan seperti Food Estate yang gagal dan merusak lingkungan.
- Sesi Pertanyaan dari Panelis
2.1 Pembangunan Berkelanjutan
Pembangunan rendah karbon diperlukan untuk mewujudkan net zero emission atau emisi nol bersih tahun 2060 melalui pemanfaatan sumber daya alam yang efisien dan inklusif. Namun praktik pembangunan masih berorientasi pada ekonomi ekstraktif. Bagaimana kebijakan paslon untuk mengutamakan pembangunan rendah karbon yang berkeadilan?
Gibran:
Jika kita bicara masalah karbon, kita harus menyinggung juga tentang pajak karbon dan carbon storage dan capture. Ke depan, tentu kita harus mendorong transisi menuju energi hijau. Kita tidak boleh ketergantungan pada energi fosil. Kita dorong terus energi hijau yang berbasis bahan baku nabati seperti bioethanol, bioavtur, dan biodiesel. Sekarang sudah terbukti dengan adanya B35 dan B40, ini sudah mampu menurunkan nilai impor minyak kita, meningkatkan nilai tambah produksi sawit di dalam negeri, juga lebih ramah lingkungan.
Tantangannya disini adalah mencari titik keseimbangan. Kita ingin menggenjot hilirisasi industri, tapi kita juga wajib menjaga kelestarian lingkungan. Kita ingin meningkatkan produktivitas petani dan sektor maritim, tapi kita juga wajib menjaga keseimbangan alam. Dalam pelaksanaannya tentu AMDAL wajib, Analisa lingkungan wajib, sustainability report juga wajib, dan jangan sampai ada alih fungsi lahan yang merugikan pengusaha lokal, UMKM lokal, atau masyarakat adat setempat.
Potensi EBT luar biasa sekali, surya, angin, air, bioenergy, panas bumi. Kita punya potensi yang besar sekali, 3686 GW.
Mahfud:
Sebenarnya pengelolaan berkelanjutan belum dilakukan. dulu ada garis-garis besar haluan semesta berencana yang sudah mengatur seperti ini dengan sangat rinci waktu tahun 1960an, presiden mengeluarkan kebijakan itu. saya ingin mendatangkan kebijakan insentif rekomendasi hijau seperti karbon pajak limbah dan sebagainya. Bagaimana menurut Pak Gibran?
Muhaimin:
Memang pajak karbon ini hanya salah satu, bukan satu-satunya. Hal yang paling penting adalah mempersiapkan transisi energi baru dan terbarukan. Sayangnya komitmen pemerintah hari ini tidak serius. Target energi baru dan terbarukan yang mestinya tercapai pada tahun 2025 berkurang dari angka 23% justru diturunkan targetnya menjadi 17%. Penundaan implementasi pajak karbon dilakukan oleh pemerintah hari ini dari tahun 2022 menjadi tahun 2025. Karena itu, secara tegas harus dilakukan implementasi pajak karbon dilakukan secepat-cepatnya sekaligus transisi energi baru terbarukan dilanjutkan
Gibran
Untuk masalah insentif komitmen ini ada contohnya pembangkit listrik tenaga surya yang ada di Cirata yang kerjasama dengan PT Masdar dari Uni Emirat Arab. Insentifnya adalah berupa pembebasan biaya modal juga, sehingga akan mendorong perusahaan-perusahaan untuk berinvestasi di bidang transisi energi hijau. Hal ini dilakukan karena beberapa perusahaan memang belum bisa mencapai economics of scale. Tapi yang jelas adalah komitmen kita adalah akan meningkatkan bauran listrik PLN yang sekarang cuma 20% ini harus ditingkatkan lagi ke depannya.
- Sumber Daya Alam
Korupsi pertambangan dan perikanan ilegal serta pembalakan liar masih marak terjadi. Hal ini mengakibatkan kerusakan ekologis di darat dan di laut serta ketidakadilan sosial. Bagaimana strategi paslon menanggulangi praktik-praktik illegal tersebut untuk mewujudkan keberlanjutan sumber daya alam (SDA)?
Mahfud Md:
Sebenarnya persoalan penyelesaian SDA dan energi selalu harus menyeluruh dari hulu ke Hilir. keterbukaan informasi agraria termasuk kehutanan menjadi penting. Sering juga terjadi kepemilikan lahan illegal yang tidak ada dalam daftar. Berdasarkan pengalaman saya, informasinya seringkali tertutup. Biasanya ketika informasinya terkuat oleh publik, baru datanya akan dibuka oleh pemilik lahan. Sering juga ada dalih bahwa informasi tersebut adalah rahasia. Karena itu tidak ada penyelesaian yang dilakukan secara menyeluruh. Oleh sebab itu ini menjadi penting bagi kita untuk membuka informasi dan melakukan kebijakan one map policy untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut.
Muhaimin:
Selain yang disampaikan Pak Mahfud, salah satu yang memprihatinkan adalah data Kementerian ESDM itu terdapat 2500 tambang ilegal. Sementara tambang yang legal saja tidak membawa kesejahteraan. Kita juga menyaksikan dalam proses penambangan dan bisnis tambang, hilirisasi dilakukan ugal-ugalan dengan merusak lingkungan, ada kecelakaan, tenaga asing mendominasi. Di sisi yang lain, perkembangan hilirisasi tidak signifikan dengan kesejahteraan masyarakat sekitar. Di Sulawesi Tengah, pertumbuhan ekonominya sampai sekarang bisa mencapai 13%, angka yang sangat tinggi. Namun rakyatnya tetap miskin dan tidak bisa menikmati hilirisasi. Apa yang harus kita lakukan sementara penambangan ilegal juga terus berlangsung?
Gibran:
Solusinya adalah cabut IUPnya atau cabut izinnya. Karena sesuai undang-undang Dasar 1945 pasal 33 ayat 3 dan 4 dan juga Pancasila sila 4 dan 5, kita ingin sumber daya alam ini dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Kita juga harus menjalankan Permen Investasi Nomor 1 Tahun 2022 yang intinya kita ingin perusahaan-perusahaan besar dapat menggandeng UMKM dan pengusaha lokal pengusaha sehingga mereka tidak besar sendiri, tapi ikut membesarkan warga, pengusaha lokal dan UMKM setempat.
Mahfud Md:
Selain tambang illegal, dalam 10 tahun terakhir terjadi deforestasi sebanyak 12,5 juta hektar lahan hutan. Jumlah ini jauh lebih luas dari Korea Selatan dan 23 kali luasnya pulau Madura. Untuk masalah mencabut IUP ini tidak mudah karena banyak mafianya. Saya pernah mengirim tim ke lapangan ditolak, meskipun sudah ada putusan dari Mahkamah Agung. Selain itu, KPK juga mengatakan untuk pertambangan di Indonesia itu banyak sekali yang ilegal dan itu di-backing oleh aparat dan pejabat
2.3 Pangan
Perubahan iklim ekstrem mengancam produksi pangan dan menurunkan kualitas gizi pangan hal ini sangat berpengaruh terhadap kualitas sumber daya manusia serta kecerdasan imunitas dan produktivitas pertanyaannya Bagaimana strategi paslon untuk menghadapi dampak perubahan iklim terhadap produksi dan kualitas gizi pangan?
Muhaimin:
Tanpa krisis iklim pun, persawahan pertanian kita tidak memiliki air dan irigasi yang memadai. Bahkan dalam melakukan pengadaan pangan nasional, petani tidak dilibatkan dan hanya melibatkan korporasi. Ini yang harus kita ubah. Kita melihat bahwa potensi petani dan seluruh produk-produknya masih sangat luar biasa.
Kita bisa mulai dari pengadaan lahan yang memadai dimana lahan-lahan yang ada melalui reformasi agrarian. Selain itu, petani kita harus kita beri pupuk yang cukup dengan harga yang terjangkau. Banyak petani yang memiliki uang namun tidak memiliki stok pupuk. Selain itu, potensi pupuk organik juga menjadi salah satu bagian penting agar produksi pertanian kita semakin berkualitas. Di sisi yang lain kita ingin program perlindungan gagal tanam akibat iklim juga dilakukan dengan tujuan agar petani kita aman merasa aman yang yakin dengan produksinya.
Pengembangan irigasi dan subsidi pupuk juga tidak bisa dielakkan. Kita tidak boleh membiarkan petani kita begitu saja sehingga kita kekurangan pangan. Kita harus mengupayakan agar petani kita lebih produktif lagi dengan cara desa-desa kita libatkan untuk menjadi bagian dari satu kesatuan pengadaan pangan yang berkualitas sekaligus kita hentikan untuk ketergantungan pangan atas bahan pangan yang sebenernya dapat kita produksi sendiri.
Gibran:
Kuncinya di sini adalah ekstensifikasi dan intensifikasi lahan. Tahun lalu kita sudah bangun pabrik pupuk di Fakfak dan kuncinya adalah untuk meningkatkan produktivitas. Kita harus genjot kawasan industri pupuk kita. Kuncinya pupuk harus didekatkan dengan lahan-lahan pertanian otomatis produktivitas akan meningkat. Mekanisasi juga penting untuk meningkatkan produktivitas para petani. Penting juga melibatkan generasi muda melalui smart farming dengan IoT untuk melihat keasaman tanah, kesuburan tanah dan juga penggunaan drone untuk penyemprotan pestisida.
Mahfud Md:
Masalahnya yang sering kita dengar adalah lahan pertanian berkurang, petani berkurang, orang desa tidak mau lagi menjadi petani karena justru rugi, terkadang kalau mau mendapat pupuk bersubsidi sangat dipersulit. dan harus beli ke tengkulak. Di Jawa Tengah itu pernah punya program dimana Pak Ganjar waktu menjadi Gubernur membuat 29 badan usaha milik petani yang efektif untuk membantu petani saling menolong menggarap tanahnya. Yang saya tanyakan, kebijakan hukum apa yang akan dilakukan untuk mengatasi masalah ini?
Muhaimin:
Saya ingin memperdalam lagi bahwa petani kita potensinya besar sekali. Jumlah petani kita masih sangat besar, potensi tanah kita subur dan masih banyak lagi di sisi yang lain kita juga memiliki. Kita juga memiliki pasar yang luar biasa besar. Dalam konteks ini, kita memiliki potensi supply dan permintaan yang besar. Karena itu, pemerintah tidak boleh diam dan terlalu normatif dalam mengatasi pertanian kita. Saya ingin menyampaikan bahwa seluruh perangkat undang-undang yang menyangkut perlindungan petani dan produksi kita sebenarnya lengkap, tinggal implementasi saja dari seluruh proses hukumnya, serta memiliki kemauan dan kesungguhan untuk tidak mengabaikan petani.
2.4 Masyarakat Adat
Kebijakan agraria dan sumber daya alam sering tanpa persetujuan masyarakat adat, akibatnya sejak 2014 terjadi perampasan 8,5 juta hektar wilayah adat yang mengakibatkan 678 kasus kriminalisasi dan kemiskinan perempuan adat. Bagaimana strategi paslon untuk memulihkan hak-hak masyarakat adat?
Berdasarkan rekapitulasi dari Kemenkopolhukam, dari 10.000 pengaduan kasus, 2587 di antaranya adalah kasus tanah adat. Ini menunjukkan bahwa masalah tanah adat merupakan isu besar di negara ini. Seringkali, kendala utamanya bukan pada regulasi, tapi pada pelaksanaan oleh aparat. Misalnya, empat hari lalu, saya terlibat dalam sebuah diskusi di mana diungkapkan bahwa meskipun ada perintah dari Mahkamah Agung untuk mencabut izin eksploitasi tambang nikel, perintah tersebut tidak dilaksanakan bahkan setelah satu setengah tahun. Bahkan, ketika kami mengirim orang untuk menindaklanjuti, kami menemukan bahwa petugas yang bertanggung jawab telah dipindahkan dan penggantinya tidak mengetahui masalah tersebut. Ini menunjukkan bahwa salah satu strategi utama yang harus diambil adalah penertiban birokrasi pemerintah dan penegakan hukum.
Jawaban normatif untuk hanya melaksanakan aturan tidak cukup, perlu ada perubahan di tingkat atas dalam penegakan hukum untuk memastikan pelaksanaan kebijakan dan keputusan pengadilan secara efektif.
Muhaimin:
Saya percaya bahwa dalam setiap proyek pembangunan, seperti PSN, sangat penting untuk memastikan bahwa tidak ada pihak yang ditinggalkan atau diabaikan. Keputusan harus diambil dengan melibatkan masyarakat adat, menghormati hak-hak mereka seperti hak ulayat, budaya, spiritual, dan kewenangan dalam menentukan cara pembangunan. Menghormati masyarakat adat berarti lebih dari sekadar memakai pakaian adat pada perayaan 17 Agustus. Menghormati masyarakat adat adalah tentang pengakuan dan pelaksanaan hak-hak mereka. Saya yakin bahwa dengan pendekatan ini, masalah-masalah yang mungkin muncul dalam proses pembangunan dapat diatasi lebih efektif. Ini adalah catatan penting yang saya buat untuk memastikan kita tidak menyimpang dari jalur yang benar dalam pembangunan negara kita.
Gibran:
RUU masyarakat hukum adat ini masih kita usahakan untuk didorong. sekarang juga sudah ada Perpres 28 tahun 2023 yang telah mengakui satu setengah juta hektar hutan adat, langkah maju telah tercapai. Namun, saya percaya kunci keberhasilan ke depan adalah meningkatkan dialog dengan tokoh adat, kepala adat, dan tokoh masyarakat setempat. Hal ini sangat penting untuk memastikan bahwa dalam proses pembangunan, terutama pembangunan besar atau Proyek Strategis Nasional (PSN), masyarakat adat tidak hanya terlindungi tapi juga mendapatkan manfaat yang maksimal. Hal ini juga penting untuk mendukung masyarakat lokal, pengusaha lokal, UMKM lokal, dan tentu saja, masyarakat adat itu sendiri.
Mahfud Md:
Saya selalu membawa prinsip “no one left behind” atau “jangan ada satupun yang tertinggal” dalam setiap tindakan saya. Sebagai contoh, ketika saya membatalkan 14 pasal dari Undang-Undang Wilayah Pesisir, keputusan itu didasarkan pada kenyataan bahwa masyarakat adat tidak pernah dilibatkan dalam proses tersebut. Ini berdampak signifikan, seperti pada kasus di Kalimantan Timur, di mana sekitar 20.000 orang dari masyarakat adat tidak dapat memilih karena mereka tidak memiliki KTP. Alasan mereka tidak memiliki KTP adalah karena mereka dianggap menghuni hutan negara dan oleh karenanya tidak diakui sebagai penduduk resmi, meskipun mereka telah tinggal di sana selama puluhan tahun. Mengenai RUU Masyarakat Hukum Adat, ini sudah menjadi bagian dari program divisi kami sejak 2014. Meskipun belum berjalan, saya berkomitmen untuk menjalankannya
2.5 Desa
Desa adalah daerah yang cenderung ditinggalkan warganya. Dampaknya desa makin kehilangan sumber daya manusia potensialnya. Bagaimana kebijakan dan strategi paslon agar warga desa lebih berminat untuk tinggal dan membangun desanya?
Muhaimin:
Sejak awal, paradigma pembangunan kita fokus pada pembangunan dari bawah. Kegagalan masa Orde Baru karena pembangunan yang top-down memberi pelajaran berharga. Dengan Undang-Undang Pembangunan Desa dan peningkatan alokasi dana desa setiap tahun, kita telah berhasil mengubah infrastruktur desa dan mentransformasi desa-desa tertinggal menjadi desa maju dan mandiri. Saat ini, dari 13.000 desa yang tadinya tertinggal, hanya tinggal 4.000 yang masih dalam proses. Ini membuktikan efektivitas dana desa. Kita juga mendorong pertumbuhan ekonomi desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), aktivitas wirausaha, pertanian, peternakan, dan ekonomi kreatif. Hal ini membuat desa lebih menarik dan mengurangi urbanisasi, karena masyarakat lebih memilih untuk membangun dan berkembang di desa mereka sendiri. Ini adalah langkah penting untuk pembangunan nasional yang berkelanjutan.
Gibran:
Saya percaya kunci untuk memajukan desa adalah dengan menumbuhkan rasa sense of belonging di kalangan masyarakat desa. Pengalaman saya berkunjung ke Mojokerto, di mana saya melihat desa wisata terbaik di Indonesia, memberikan contoh nyata. Di sana, desa wisata dibangun melalui crowdfunding, yang memungkinkan masyarakat desa memiliki saham dalam destinasi wisata tersebut. Ini adalah model yang sangat baik untuk mempertahankan masyarakat desa agar tidak pindah ke kota untuk mencari pekerjaan. Saya ingin program-program serupa yang berhasil di Mojokerto ini bisa diterapkan di desa-desa lainnya agar mereka juga dapat berkembang dan mempertahankan keunikan serta kekuatan komunitas mereka.
Mahfud Md:
Calon presiden kami Bapak Ganjar pranowo Punya catatan menarik tentang apa yang dilakukan untuk mengatasi hal yang tadi ditanyakan. Pertama, ada program 1000 Embung yang bertujuan untuk mendukung irigasi dan pengelolaan air. Kedua, program Desa Mandiri Energi dan Mandiri Pangan, yang dirancang untuk meningkatkan kemandirian desa dalam hal energi dan pangan. Selanjutnya, kami memfokuskan pada pembangunan irigasi. Sebagai contoh spesifik, di Desa Panggungharjo, Daerah Istimewa Yogyakarta, kami telah berhasil mengembangkan koperasi, irigasi, dan UMKM yang dikelola dengan baik oleh desa itu sendiri. Hal ini mencerminkan pepatah Jawa, “deso mowojaro, negoro mowoto”, yang berarti desa yang mandiri akan mendukung negara yang kuat. Saya percaya keberhasilan di Desa Panggungharjo bisa menjadi model untuk desa-desa lain di Indonesia. Terima kasih.
Muhaimin:
Sebagai respons terhadap apa yang disampaikan Pak Gibran, saya ingin menekankan pentingnya menggerakkan ekonomi daerah, terutama di tingkat desa. Inisiatif kami bukan hanya meningkatkan daya tarik desa, tetapi juga memberikan insentif dan fasilitas yang memadai untuk memajukan desa. Saya memiliki keinginan kuat untuk menambah anggaran desa menjadi minimal 5 miliar, guna mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) di desa. Sejalan dengan apa yang disampaikan Pak Mahfud, kearifan lokal dan tata kelola yang tumbuh dari budaya desa harus terus dijaga dan bahkan diperkuat sebagai kekuatan utama. Ini termasuk pengembangan wisata dan ekonomi kreatif yang dapat dipasarkan ke berbagai daerah. Kini, kita melihat pertumbuhan desa wisata dan ekonomi kreatif yang bermunculan dari desa-desa ini, yang merupakan bukti keberhasilan pendekatan kami.
2.6 Agraria
Undang-undang pokok agraria mengamanatkan reforma agraria yang bertujuan merombak ketimpangan penguasaan tanah, menyelesaikan konflik agraria, dan mengatasi kemiskinan. Namun hingga saat ini, reforma agraria belum berhasil diwujudkan. Bagaimana strategi paslon untuk mengembalikan tujuan reforma agraria sesuai amanat konstitusi?
Gibran:
Sebagai bagian dari komitmen kami terhadap reforma agraria, kami akan memperkuat dan menyempurnakan program ini. Melalui program PTSL, kami telah berhasil mendistribusikan sekitar 110 juta sertifikat, suatu pencapaian besar dibandingkan dengan hanya 500.000 sertifikat yang dapat dibagikan sebelum program ini. Selain itu, program redistribusi tanah telah diimplementasikan, di mana tanah-tanah eks HGU dan lainnya disimpan di bank tanah untuk distribusi ulang kepada pengusaha lokal, petani, dan lain-lain.
Kami juga telah mengadopsi one map policy, yang sangat berguna untuk mengurangi konflik dan sengketa tanah serta pencegahan mafia tanah, dengan memanfaatkan database digital yang mengintegrasikan batas-batas tanah. Contoh konkret dari ini adalah di kota Solo, yang telah mendapat predikat kota lengkap dari BPN, di mana batas-batas tanah wilayahnya telah terdokumentasi secara digital, mengurangi konflik dan praktik mafia tanah. Digitalisasi dan penerapan one map policy ini adalah kunci dalam menyelesaikan konflik agraria di masa depan. Terima kasih.
Mahfud:
Melihat ketimpangan penguasaan tanah di Indonesia, terutama dalam bisnis sawit, menjadi jelas bahwa terdapat ketidakseimbangan yang besar. Sebanyak 39 hektar tanah sawit dikuasai oleh segelintir orang, sementara sekitar 17 juta petani hanya menguasai rata-rata setengah hektar tanah. Ini menggarisbawahi pentingnya reforma agraria, yang menjadi tugas presiden. Reforma agraria ini terdiri dari tiga komponen utama: legalisasi, redistribusi, dan pengembalian klaim-klaim hak atas tanah. Saat ini, proses yang telah berjalan sebagian besar adalah legalisasi, yaitu memberikan sertifikat kepada mereka yang sudah memiliki tanah. Namun, untuk redistribusi dan pengembalian klaim, masih banyak yang harus dilakukan.
Muhaimin:
Pak Gibran harus tahu persis ya bahwa redistribusi lahan ini tidak sama dengan sertifikasi. Pemerintah telah mengeluarkan Perpres 86 tahun 2018 yang menetapkan lokasi prioritas untuk reformasi agraria. Pelaksanaan perpres ini dengan serius dan fokus akan memastikan distribusi hak-hak tanah yang adil. Sesuai dengan konstitusi, kekayaan negara, termasuk tanah, adalah milik negara dan tugas pemerintah adalah mendistribusikan aset tanah ini melalui reforma agraria. Oleh karena itu, agenda sertifikasi tanah tidak langsung berkaitan dengan redistribusi aset lahan. Kita perlu mengubah pendekatan kita dan menunjukkan bahwa distribusi lahan harus diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan petani.
Gibran:
Sebagai upaya untuk mempercepat proses redistribusi tanah, kami telah mengadakan MOU antara Mahkamah Agung dan Kementerian ATR/BPN. Dalam kerjasama ini, kami memberikan pelatihan selama 40 jam kepada hakim-hakim untuk memberi mereka pengetahuan mendalam tentang masalah-masalah tanah. Tujuannya adalah untuk mempercepat dan mengakselerasi proses redistribusi tanah, terutama untuk tanah-tanah yang masih bermasalah, termasuk tanah eks Hak Guna Usaha (HGU). Dengan adanya MOU ini, pengadilan akan dapat menyelesaikan masalah pertanahan lebih efisien. Selanjutnya, fungsi dari bank tanah akan kami optimalkan. Setelah masalah tanah diselesaikan di pengadilan, tanah tersebut akan masuk ke bank tanah untuk kemudian didistribusikan ulang kepada masyarakat setempat atau pengusaha lokal.
SESI TANYA JAWAB
Muhaimin
Saya ingin menanyakan kepada Pak Gibran tentang strategi yang akan dilakukan untuk memastikan pembangunan berbasis bioregional di Indonesia yang tepat sasaran dan efektif. Saya ingin tahu bagaimana Pak Gibran akan menjaga keadilan iklim, mewujudkan keadilan sosial, melaksanakan keadilan ekologi dengan baik, serta memastikan keadilan antar generasi, dalam konteks pembangunan nasional. Bagaimana strategi ini akan diintegrasikan untuk mencapai semua aspek keadilan tersebut?
Gibran:
Saya ingin menegaskan komitmen kami terhadap pembangunan yang tidak lagi berpusat pada Jawa, tetapi berfokus pada seluruh Indonesia. Kami juga akan melanjutkan dan memperkuat IKN. Kami memastikan bahwa pembangunan yang masif harus mempertimbangkan aspek lingkungan, sosial, dan keberlanjutan. Kami berusaha mencari keseimbangan antara hilirisasi industri dan pelestarian lingkungan, meningkatkan produktivitas petani dan sektor maritim, serta menjaga keseimbangan alam. Penting bagi kami untuk memastikan AMDAL, analisa lingkungan, dan laporan keberlanjutan disajikan dengan baik. Kami juga berkomitmen untuk melibatkan pengusaha lokal dan UMKM dalam pembangunan ini. Fokus kami adalah menggunakan anggaran untuk kesejahteraan rakyat dan pemerataan pembangunan, dengan perhatian khusus pada aspek lingkungan hidup, mengingat ancaman nyata seperti kekeringan, banjir, dan kenaikan air laut.
Muhaimin:
saya ingin menekankan bahwa potensi bioregional Indonesia tidak hanya terbatas pada aspek politik dan administratif, tetapi juga pada ekosistem lingkungan dan komunitas masyarakat yang berkembang di dalamnya. Contohnya, dalam membangun Papua, pendekatan harus berbasis pada pemerataan dan keadilan yang sempurna. Demikian pula di Maluku, dengan kekuatan maritimnya, harus dijadikan bioregional untuk pengembangan ekonomi kelautan dan perikanan. Di Jawa, pembangunan harus berkelanjutan dengan memanfaatkan potensi ekonomi yang ada. Saya ingin memahami bagaimana strategi yang akan diterapkan untuk menghormati dan memanfaatkan potensi unik dari setiap bioregional ini dalam konteks pembangunan nasional.
Gibran:
Saya sudah menyampaikan bahwa pembangunan harus berorientasi pada skala nasional, tidak lagi Jawa-sentris tetapi Indonesia-sentris. Ini termasuk pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) sebagai simbol transformasi pembangunan di Indonesia, termasuk di Papua dan daerah lainnya. Intinya, pembangunan harus lebih inklusif, memperhatikan masyarakat di luar Jawa, meningkatkan konektivitas, menurunkan inflasi, mengurangi ketimpangan (gini rasio), serta menciptakan peluang kerja dan titik-titik pertumbuhan ekonomi baru.
~~~~~~~~~~~~~~~~`
Gibran:
Bagaimana cara mengatasi greenflation?
Mahfud Md:
Saya ingin menjelaskan konsep inflasi hijau dan ekonomi hijau. Ekonomi hijau adalah model ekonomi sirkuler di mana proses pemanfaatan produk, seperti pangan dan lainnya, melibatkan produksi, pemanfaatan, dan daur ulang, bukan hanya dibuang sehingga tidak mengganggu ekologi. Saya merasa bangga sebagai orang Madura karena kami merupakan pelopor ekonomi hijau, di mana sampah plastik dikumpulkan dan diolah. Untuk mengatasi inflasi, pendekatan yang paling efektif adalah dengan mengatur kebijakan berdasarkan data dan tren yang ada. Kebijakan harus disesuaikan dengan kecenderungan yang terjadi. Pemahaman ini penting dalam konteks ekonomi hijau dan inflasi hijau. Selain itu, saya percaya bahwa ukuran kemajuan ekonomi kita tidak hanya harus didasarkan pada pertumbuhan, kemiskinan, ketimpangan, dan beberapa aspek lainnya, tetapi juga harus memasukkan emisi sebagai faktor penilaian.
Gibran:
Saya ingin mengklarifikasi bahwa pertanyaan saya sebenarnya berkaitan dengan konsep greenflation atau inflasi hijau, bukan ekonomi hijau. Greenflation merujuk pada peningkatan biaya yang berkaitan dengan transisi menuju energi hijau. Sebagai contoh, demonstrasi rompi kuning di Prancis menunjukkan risiko yang berkaitan dengan transisi ini, yang bisa berdampak besar dan harus diantisipasi. Hal ini penting untuk dipelajari agar tidak terjadi di Indonesia. Dari pengalaman negara maju, kita bisa melihat bahwa masih ada tantangan dalam transisi ini. Inti dari pernyataan saya adalah bahwa transisi menuju energi hijau harus dilakukan dengan sangat hati-hati agar tidak membebankan biaya riset dan pengembangan (RnD) yang mahal, serta proses transisi yang mahal, kepada masyarakat, khususnya rakyat kecil. Inilah yang saya maksud dengan inflasi hijau.
~~~~~~~~
Mahfud:
Pada 5 Juli 2014, Pak Jokowi bertanya kepada Pak Prabowo tentang bencana ekologis yang salah satunya disebabkan oleh kerusakan hutan. Laju penggundulan hutan di negara kita merupakan yang tertinggi di dunia. Pertanyaan saya, apakah Pak Muhaimin, setuju bahwa kita telah gagal menghentikan kerusakan hutan dan masalah Food Estate, sebagaimana dinilai oleh Walhi dan Greenpeace?
Muhaimin:
Saya menekankan bahwa alat ukur keberhasilan dalam mengurangi deforestasi seharusnya berfokus pada prestasi dalam penghijauan atau reforestasi. Saya setuju dengan Pak Mahfud bahwa tidak ada keseriusan dalam menangani masalah ini. Salah satu contoh kegagalan ini adalah dalam program penyediaan pangan nasional yang tidak melibatkan petani dan justru menyebabkan penggundulan hutan. Ini tidak hanya mengabaikan masyarakat adat dan petani, tetapi juga merusak keanekaragaman hayati. Menurut saya, penting untuk berpihak pada pembangunan yang berkelanjutan, di mana keadilan ekologi, iklim, dan antar generasi harus menjadi prioritas. Saat ini, komitmen dan kesungguhan dalam menjalankan konstitusi dan undang-undang untuk keadilan sosial dan agraria tampaknya tidak ada. Nantinya, jika saya diberi amanah, saya akan berkomitmen untuk melaksanakan konstitusi dengan sungguh-sungguh, berpihak pada rakyat dan lingkungan, bukan hanya pada investor atau pengusaha.
Mahfud:
Sebagai mantan anggota Mahkamah Konstitusi yang membacakan dan mengetok palu pada dua putusan penting, saya percaya pemerintah perlu serius melaksanakan kedua putusan tersebut. Pertama, mengakui aktivis lingkungan sebagai subjek hukum, sebuah putusan yang sangat penting saat ini mengingat situasi di mana orang-orang yang berbicara tentang lingkungan sering kali ditangkap, yang berbahaya bagi kelangsungan lingkungan hidup kita. Kedua, saya juga pernah membacakan putusan yang membedakan definisi hutan adat dari hutan negara. Putusan ini penting karena definisi hutan adat yang sering digunakan saat ini cenderung menyingkirkan masyarakat adat dari lingkungan hidup mereka sendiri.
Muhaimin:
Saya setuju dengan apa yang disampaikan Pak Mahfud. Inti dari hasil kemerdekaan kita adalah dua hal utama: pertama, pemerintah atau negara harus mengatur sistem dan tata kelola pemerintahan serta kenegaraan yang efektif; kedua, pengelolaan kekayaan dan aset negara yang tepat. Saat ini, aset negara sering dibiarkan tidak terkelola dengan baik, bahkan ada individu yang menguasai lahan hingga 500.000 hektar, sementara jutaan petani gurem hanya memiliki tanah setengah hektar. Hal ini menunjukkan ketidakseimbangan dalam pengelolaan aset. Selain itu, pentingnya peran masyarakat adat dalam menjaga hutan dan lingkungan seringkali diabaikan. Mereka tidak diajak dialog dalam proyek-proyek besar seperti Proyek Strategis Nasional (PSN) dan seringkali terjadi pemaksaan, seperti di Rempang, tanpa melibatkan masyarakat setempat secara sungguh-sungguh.
~~~~~~~~~~
Gibran:
Saya ingin memahami lebih jelas tentang ini. Apakah LFP ini merupakan bentuk keberatan atau penolakan terhadap industri nikel? Mohon penjelasannya.
Muhaimin:
Saya ingin menekankan pentingnya etika, khususnya etika lingkungan, dalam setiap kebijakan yang kita buat. Prinsipnya sederhana: semua kebijakan, termasuk produksi dan pengambilan sumber daya alam, harus kembali kepada etika lingkungan. Komitmen kita adalah menciptakan keseimbangan antara manusia dan alam, yang esensial untuk pembangunan berkelanjutan. Ini berarti bahwa produksi sumber daya, termasuk tambang dan litium, harus dilakukan dengan cara yang tidak sembrono dan sewenang-wenang, serta mempertimbangkan lingkungan dan keberlanjutan masa depan. Penting untuk mengingat bahwa forum ini adalah tempat untuk membahas kebijakan dan politik serius, bukan untuk tebak-tebakan definisi. Saya yakin bahwa kita perlu menjaga tingkat diskusi ini agar tetap pada level yang matang dan bertanggung jawab, sesuai dengan tugas kita dalam memimpin negara.
Gibran:
Saya merasa ada ketidaksesuaian antara pernyataan tim sukses dan pemahaman calon wakil presiden terkait LFP (Lithium Ferro Phosphate). Ada klaim bahwa Tesla tidak menggunakan nikel, yang saya anggap sebagai kebohongan publik. Indonesia memiliki cadangan nikel terbesar di dunia, dan ini merupakan kekuatan kita. Saya heran mengapa tim sukses sering membahas LFP, yang secara tidak langsung mempromosikan produk China. Saya ingin tahu apakah Pak Tom Lembong dan tim sukses sering berdiskusi dengan calon wakil presiden, karena sepertinya ada ketidakpahaman tentang LFP sebagai alternatif dari nikel. Ada negara yang memilih untuk tidak menggunakan nikel, dan saya ingin menanyakan kepada Gus Muhaimin apakah beliau juga anti nikel.
Muhaimin:
Saya setuju bahwa kita harus mempromosikan potensi sumber daya alam kita, termasuk nikel. Namun, perlu diingat bahwa eksploitasi nikel yang berlebihan tanpa mempertimbangkan aspek ekologi dan sosial telah membawa dampak negatif. Praktik ini sering kali melibatkan tenaga kerja asing, menyebabkan kecelakaan, dan memberikan pemasukan yang sangat kecil untuk negara. Lebih parah lagi, kebijakan nikel kita menyebabkan supply yang berlebih, bukan meningkatkan nilai tawar kita. Akibatnya, kita menjadi korban dari kebijakan tersebut, dengan masa depan yang tidak jelas dan lingkungan serta sosial yang dikorbankan untuk keuntungan yang terbatas. Jadi, ini bukan hanya soal gegabah, tetapi tentang keberanian dalam mengambil kebijakan yang tepat
~~~~~~~~~
Mahfud:
Pada tanggal 17 Februari 2019, dalam debat calon presiden, Pak Prabowo menyampaikan bahwa Pak Jokowi berjanji tidak akan mengimpor komoditas pangan jika terpilih sebagai presiden. Namun, menurut Pak Prabowo, selama empat tahun kepemimpinan Pak Jokowi, impor masih terjadi dan ini merugikan petani. Saya ingin mengetahui bagaimana cara Anda, sebagai calon Wakil Presiden, akan menyelesaikan masalah impor pangan yang berkelanjutan ini, yang tampaknya bertentangan dengan janji sebelumnya dan semakin memperburuk kondisi petani kita?
Gibran:
Masalah impor pangan dari tahun 2019 hingga 2022 sebenarnya sudah kita tangani dengan baik. Kita telah mencapai swasembada beras hingga tahun 2023, dan impor yang terjadi saat itu disebabkan oleh fenomena El Niño, yang juga memengaruhi sebagian besar dunia. Kunci untuk menangani masalah ini adalah melalui kerja sama yang efektif dalam ekstensifikasi dan intensifikasi lahan, dari tingkat desa hingga nasional. Pupuk merupakan komponen penting dalam meningkatkan produktivitas, sehingga pembangunan pabrik pupuk di Fakfak sangat vital. Mekanisasi pertanian, termasuk penggunaan combine harvester, juga diperlukan untuk meningkatkan produktivitas dan mengurangi kehilangan atau pemborosan pangan. Selanjutnya, penting untuk melibatkan generasi muda, seperti program petani milenial di Jawa Barat, dan menerapkan smart farming dengan teknologi seperti IoT untuk memonitor kesuburan tanah dan penggunaan drone untuk penyemprotan pestisida. Proyek food estate dan lahan pertanian adalah program jangka panjang yang tidak dapat dinilai hanya dari satu atau dua musim panen; hasilnya akan lebih jelas terlihat pada panen keenam, ketujuh, dan seterusnya. Ini adalah pemahaman penting yang harus dimiliki oleh para petani.
Mahfud:
Pernyataan Pak Prabowo di debat tanggal 17 Juli, di mana beliau menyebut Pak Jokowi berjanji tidak akan mengimpor beras. Namun, data saat ini menunjukkan impor yang semakin meningkat dan terdiversifikasi, termasuk 2 juta ton susu, 280 ton gula pasir, 4,7 ton beras, 2,8 ton daging sapi, dan 160 juta lainnya. Dengan pertanyaan ini, saya ingin menanyakan kepada Mas Gibran, dengan penuh hormat, sebagai calon Wakil Presiden, bagaimana konsep Trisakti Bung Karno, khususnya terkait kemandirian pangan, akan diterapkan dalam konteks ini?
Gibran:
Saya ingin menggarisbawahi bahwa tidak semua narasi yang ada selalu akurat. Misalnya, meskipun banyak yang menganggap program Food Estate gagal, ada aspek yang berhasil, seperti panen jagung dan singkong di Gunung Mas, Kalimantan Tengah. Saya sarankan untuk mengecek data secara langsung. Kita sebagai calon pemimpin harus optimis dan tidak menyebarkan narasi yang menakutkan kepada masyarakat. Optimisme ini penting dalam memimpin dan membimbing warga.
~~~~~~
Muhaimin:
Saya ingin menyampaikan kekhawatiran serius saya kepada Pak Mahfud mengenai kerusakan iklim dan lingkungan hidup yang kita saksikan selama sembilan tahun terakhir. Bencana ekologis seperti banjir dan longsor semakin sering terjadi, dan ini bukan masalah yang bisa dianggap enteng. Realitas ini, termasuk pandangan bahwa kiamat semakin dekat, sering diabaikan. Saya ingin menekankan data penting: konflik agraria yang meningkat dan belum terselesaikan, serta situasi petani kita yang semakin sulit, dengan 17 juta petani memiliki lahan kurang dari setengah hektar. Ini bukan tentang menakut-nakuti, tetapi fakta yang harus dihadapi. Saya ingin bertanya kepada Pak Mahfud, apakah situasi ini merupakan kesalahan dalam visi atau kesalahan kepemimpinan?
Mahfud:
Data konflik agraria yang disampaikan oleh Pak Muhaimin sudah saya sebutkan dalam opening speech saya. Di Kantor Kemenkopolhukam saja, ada 2.587 kasus agraria, dan itu belum termasuk laporan ke polisi atau BPN, yang jumlahnya bisa mencapai puluhan ribu. Saya mengakui kebenaran data tersebut. Sekarang, persoalannya adalah bagaimana kita menyelesaikan masalah ini. Di zaman Bung Karno, ada undang-undang yang menyatakan tanah adat harus diberikan kepada masyarakat adat. Namun, setelah Orde Baru, muncul BPN dan status tanah adat menjadi tumpang tindih. Sertifikat yang dikeluarkan BPN dianggap sah secara hukum, namun menimbulkan masalah seperti kasus Rembang. Menurut saya, ini memerlukan kesepakatan khusus untuk menyelesaikan masalah ini.
Muhaimin:
Saya ingin menekankan bahwa terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan reforma agraria, termasuk birokrasi dan kurangnya kesungguhan politik serta kepemimpinan. Pentingnya keberadaan lembaga yang dapat mengelola reforma agraria dengan serius tidak bisa dibiarkan terabaikan. Selain itu, kita juga dihadapkan pada masalah lingkungan dan bencana ekologis. Saya tidak menyalahkan siapa pun; ini adalah fakta yang harus kita hadapi bersama. Krisis iklim yang kita alami saat ini, termasuk pemanasan global, berdampak langsung pada kegagalan panen dan tanam petani kita. Saya mengajak Pak Prabowo, Pak Gibran, Pak Mahfud, Pak Ganjar, Mas Anies, dan semua pihak lainnya untuk bersama-sama melakukan tobat ekologis, memperbaiki dan mempersiapkan masa depan kita menjadi lebih baik lagi.
Mahfud:
Saya setuju dengan usulan Pak Muhaimin tentang pembentukan lembaga khusus untuk reforma agraria, yang sejalan dengan misi kami tahun ini. Kami telah membentuk tim reformasi hukum nasional yang melibatkan pakar dari berbagai universitas, dan kesimpulannya adalah perlunya badan khusus untuk menangani masalah agraria. Rencananya, kasus-kasus akan dikategorikan menjadi tiga tingkatan, dengan target penyelesaian masing-masing dalam waktu 6 bulan. Ini akan membantu kita dalam menata ulang kehidupan pertanahan di Indonesia. Pendekatan ini, termasuk proses dadding atau kesepakatan kinak untuk sertifikat tanah, akan menjadi bagian integral dari rencana yang sudah kami siapkan.
PENUTUP DARI CALON WAKIL PRESIDEN
Mahfud Md:
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi saya bilang bahwa masalah-masalah yang kita perdebatkan sangat penting untuk masa depan bangsa. Masalah utamanya adalah pedang hukum kita itu tumpul. Kalau pedang hukum tidak tumpul, kita pasti bisa tabrak habis-habisan program pembangunan yang akan berjalan dengan baik.
Mas Ganjar dan saya minta maaf kepada para ibu dan anak cucu yang telah ikut terlibat atau tanpa bisa berbuat apa-apa ketika terjadi kerusakan alam yang ibu dan para cucu itu huni. Saya teringat tadi ketika membaca di Alquran bahwa terjadi kerusakan di daratan dan di lautan dan terkait ini saya teringat lagu Ebiet G Ade yang berbunyi begini
“barangkali disana ada jawabnya Mengapa di desaku terjadi bencana Mungkin Tuhan mulai bosan melihat tingkah kita yang selalu salah dan bangga akan dosa-dosa”
Itu bukti kerusakan lingkungan. Kami berjanji bahwa kami akan kembalikan secara bertahap. Kita akan tagih dunia internasional untuk membayar hutang-hutang yang telah merusak pembangunan. Sebagai santri NU, saya ingin mengutip dari Gusdur, tugas pemerintah terhadap rakyatnya adalah kesejahteraannya.
Muhaimin:
Inti dari pembangunan berkelanjutan adalah tidak ada satupun yang ditinggalkan, mulai dari petani, peternak, nelayan, masyarakat adat, dan seluruh kelompok-kelompok rentan lainnya. Pembangunan berkelanjutan jangan diabaikan dan justru malah ngurus kekuasaan yang berkelanjutan.
Oleh karena itu, kita harus ingat bahwa Quran telah nyata kerusakan di darat dan laut karena ulah tangan manusia. Bahkan Paus Fransiskus juga mengingatkan kepada kita semua posisi yang agak rawan di masa depan kita sehingga kita harus melakukan taubat ekologis. Taubat itu dimulai dari etika. Etika lingkungan dan etika pembangunan. Jangan ugal-ugalan, jangan ngangkangi aturan, jangan sembrono.
Insya Allah kalau AMIN mendapatkan mandat, anggaran untuk mengatasi krisis iklim kita tingkatkan secara signifikan, termasuk riset sekaligus implementasi energi baru dan terbarukan. Kita sahkan RUU masyarakat adat secepat-cepatnya. Dana subsidi atau dana untuk masyarakat desa kita tingkatkan 5 miliar per tahun agar warga desa dapat menikmati pembangunan. Kita juga akan teruskan subsidi BBM untuk masyarakat miskin, petani, nelayan miskin, dan kelompok rentan lainnya. Transportasi publik menggunakan energi listrik juga menjadi salah satu solusi untuk mengurangi polusi dengan cara pembangunan kota. Reforma agraria harus dieksekusi untuk memangkas ketimpangan.
Gibran:
Saya tidak akan pernah bosan-bosan membahas Hilirisasi. Dengan hilirisasi, kita akan keluar dari middle income trap. Kita akan meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Kita akan membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya. Tentunya dalam pelaksanaannya, perlu dipikirkan aspek sosial dan lingkungan.
Dampak perubahan iklim ini semakin nyata. Banjir, kekeringan, kenaikan air laut ini adalah ancaman nyata dan sudah di depan mata. Tantangannya adalah bagaimana kita mencari titik keseimbangan. Lanjutkan hilirisasi tapi wajib menjaga lingkungan. Tingkatan produktivitas pertanian dan sektor maritim tapi wajib menjaga keseimbangan alam.
