Catatan Kebijakan ini membahas rencana pembentukan Satgas PHK sebagai respons terhadap meningkatnya pemutusan hubungan kerja di berbagai sektor. Usulan yang awalnya datang dari serikat pekerja ini disambut Presiden Prabowo sebagai langkah cepat menghadapi badai PHK yang dipicu ketidakpastian global, tarif dagang AS, serta lemahnya daya saing industri dalam negeri. Namun, yang dipertaruhkan bukan sekadar stabilitas …
Author: nextpolicy
Mengakhiri Rezim Upah Murah
Catatan Kebijakan ini menyoroti dinamika upah minimum pasca transisi pemerintahan. UMP 2025 yang ditetapkan Presiden Prabowo naik 6,5%, terlihat lebih tinggi dibanding tren stagnan era sebelumnya. Namun, kenaikan ini berpotensi semu karena diimbangi berbagai kebijakan pemerintah lain yang justru menggerus pendapatan buruh, mulai dari penghapusan subsidi, iuran wajib pensiun, hingga rencana kenaikan tarif transportasi publik. …
Penghapusan Kuota, Impor Daging, dan Swasembada Pangan
Catatan Kebijakan ini menyoroti rencana Presiden Prabowo untuk menghapus kuota impor daging dan menggantinya dengan skema tarif. Ketergantungan Indonesia pada impor pangan dinilai sangat berisiko karena fluktuasi harga dan keterbatasan pasokan global. Selama ini, kuota impor memang berperan melindungi peternak domestik, namun juga menjadi ajang korupsi dan rente politik yang membentuk kartel serta membuat harga …
Reformasi Haji dan Arsitektur Haji Nasional Masa Depan
Haji adalah salah satu potensi ekonomi terbesar umat Islam Indonesia yang hingga kini belum optimal dikelola. Sebagai bagian dari rukun Islam, haji adalah perjalanan spiritual suci yang akan selalu dilakukan oleh umat Islam Indonesia yang merupakan negeri pengirim jamaah haji terbesar di dunia. Amandemen UU Haji dan Keuangan Haji yang kini sedang bergulir di DPR …
Tarif Trump: Pelemahan Rupiah dan Mitigasi Deindustrialisasi
Catatan Kebijakan ini membahas dampak kebijakan tarif Amerika Serikat di bawah Presiden Donald Trump yang kembali memicu ketidakstabilan global. Pemerintah Indonesia dinilai lamban merespons, padahal pola kebijakan proteksionis Trump sudah terlihat sejak periode pertamanya. Akibatnya, nilai tukar Rupiah tertekan hingga menembus Rp17.000 per dolar AS, memicu kepanikan pasar dan ancaman perlambatan ekonomi. Kebijakan tarif ini …
Keterpurukan Petani dan Mimpi Swasembada Pangan
Pemerintah menetapkan target tinggi pada 2025: mencapai swasembada pangan dan menghentikan impor beras. Target sangat optimis ini didasarkan pada dua faktor utama. Pertama, stok beras nasional yang tinggi akibat impor beras yang signifikan pada 2024. Setelah mengimpor 3,06 juta ton beras pada 2023, Indonesia mengimpor 4,52 juta ton beras sepanjang 2024. Dengan impor beras terbesar …
Satu Bulan Makan Bergizi Gratis
Makan Bergizi Gratis (MBG) yang merupakan program unggulan Presiden Prabowo Subianto telah resmi dimulai sebagai program Pemerintah pada 6 Juni 2025. Satu bulan berjalan, program ini kini menjangkau 34 provinsi dengan 730 ribu penerima manfaat. Namun, payung regulasi, pedoman pelaksanaan, dan petunjuk teknis belum juga dirilis secara resmi untuk publik. Berbagai kritik dan rekomendasi perbaikan …
Darurat Daulat Rakyat
Wacana mengembalikan mekanisme pemilihan kepala daerah (pilkada) hanya lewat DPRD -selanjutnya disebut pilkada tidak langsung- mulanya disuarakan presiden Prabowo Subianto dengan alasan untuk penghematan anggaran negara. Menurut presiden, triliunan rupiah anggaran pilkada dapat dialokasikan untuk pos kebutuhan rakyat lainnya yang dianggap lebih urgen. Data memang menunjukkan bahwa sejak pelaksanaan pilkada serentak 2017 hingga 2024 lalu, …
Jalan Pintas Kenaikan PPN 12%
Pemerintah memutuskan melanjutkan kenaikan tarif PPN (Pajak Pertambahan Nilai) menjadi 12 persen per Januari 2025 setelah sebelumnya menaikkan menjadi 11 persen per April 2022, menggantikan tarif PPN 10 persen yang telah berlaku sejak 1983. Tarif PPN 12 persen ini akan berlaku untuk jenis barang dan jasa yang selama ini dikenakan PPN. Pengecualian kenaikan tarif PPN …
Utas Kebijakan: Mengakhiri Rezim Upah Murah
Di tengah ketidakpastian perekonomian global yang masih tinggi dan kondisi industri dalam negeri yang cenderung sedang tertekan, UMP (Upah Minimum Provinsi) dan juga UMK (Upah Minimum Kabupaten/Kota) 2025 ditetapkan pemerintah naik 6,5 persen. Penetapan UMP 2025 menggunakan formula UMP 2025 = UMP 2024 + Nilai Kenaikan UMP 2025 dengan nilai kenaikan UMP 2025 ditetapkan 6,5 …