Makan Bergizi Gratis (MBG) yang merupakan program unggulan Presiden Prabowo Subianto telah resmi dimulai sebagai program Pemerintah pada 6 Juni 2025. Satu bulan berjalan, program ini kini menjangkau 34 provinsi dengan 730 ribu penerima manfaat. Namun, payung regulasi, pedoman pelaksanaan, dan petunjuk teknis belum juga dirilis secara resmi untuk publik. Berbagai kritik dan rekomendasi perbaikan tata kelola telah dilayangkan oleh lembaga penelitian kebi-jakan independen maupun dari dunia akademis, tetapi belum ada transparansi terkait arah perbaikan tata kelola program MBG.
Alih-alih memberikan tanda-tanda perlambatan untuk evaluasi mendalam, penilaian positif publik yang tinggi di momen 100 hari kepemimpinannya dengan segera direspons Prabowo untuk mempercepat ambisi perluasan program MBG. Namun, kritik dan masukan yang telah dilayangkan terkait problematika MBG sebagai program prioritasnya justru belum mendapat respons bermakna. Akhir Januari lalu, Prabowo bahkan secara eksplisit menerangkan bahwa instruksi pemangkasan anggaran yang ia keluarkan salah satunya bertujuan untuk meningkatkan anggaran MBG.
Meskipun terlalu prematur untuk dapat mengukur keberhasilan program MBG, monitoring dan evaluasi sejak dini dapat mem-bantu mengurangi inefisiensi yang mungkin muncul dalam implementasi program. Cepatnya progresi MBG dan masifnya dana yang digelontorkan Pemerintah, harus diiringi dengan kejelasan, akuntabilitas, dan transparansi program, baik dari segi perencanaan, pengelolaan, dan pelaporannya. Untuk itu, dengan memanfaatkan telaah literatur dari beberapa doku-men Pemerintah yang tersedia di ranah publik, artikel ini bertujuan menjawab dua pertanyaan:
1. Apa saja tujuan program MBG berdasarkan dokumen Pemerintah yang tersedia untuk publik?
2. Bagaimana kesesuaian implementasi di lapangan dengan tujuan yang tercatat pada dokumen?
