Catatan Kebijakan ini menyoroti kondisi kerja yang tidak layak bagi jutaan pengemudi ojek online di Indonesia. Meski sering dipromosikan sebagai bagian dari ekonomi digital dengan fleksibilitas kerja, kenyataannya sebagian besar pengemudi justru menghadapi pendapatan yang rendah, seringkali di bawah UMR, serta potongan aplikator yang memberatkan antara 20–40%, jauh di atas regulasi resmi yang membatasi maksimal 15%. Dengan jumlah pengemudi yang diperkirakan mencapai 4 juta orang, fenomena ini menjadi representasi krisis ketenagakerjaan perkotaan.
Ledakan jumlah pengemudi ojek daring didorong oleh tingginya angka pengangguran terbuka sebesar 4,75% dan setengah pengangguran 8,0%, atau sekitar 20 juta orang yang sangat membutuhkan pekerjaan, serta kepemilikan sepeda motor yang mencapai 137 juta unit di Indonesia. Profesi ini yang awalnya dianggap sebagai pilihan sementara, kini telah berubah menjadi pekerjaan permanen bagi kaum miskin kota yang minim keterampilan dan tidak memiliki alternatif di sektor formal. Akibatnya, ojek online bukan lagi batu loncatan menuju pekerjaan yang lebih baik, melainkan jalan buntu yang penuh kerentanan sosial.
Hubungan antara perusahaan aplikator dan pengemudi yang disebut “mitra” sejatinya adalah ilusi. Aplikator memiliki kuasa penuh untuk menentukan tarif, membuat aturan kerja, memberikan sanksi, hingga memutus akses pengemudi ke pelanggan dan pendapatan. Struktur ini menempatkan pengemudi pada posisi yang sangat lemah dan tereksploitasi, tanpa perlindungan hukum layaknya pekerja formal.
Catatan kebijakan ini merekomendasikan perubahan mendasar dimana pemerintah harus melakukan regulasi untuk mengakhiri status “mitra” semu dengan mengakui pengemudi ojek daring sebagai karyawan, sehingga mereka memiliki hak perlindungan ketenagakerjaan yang jelas. Selain itu, regulasi tarif dasar layanan yang adil, penegakan pembatasan potongan aplikator maksimal 15%, serta pemberian perlindungan sosial seperti BPJS ketenagakerjaan dan kesehatan menjadi langkah kunci. Lebih jauh, penciptaan lapangan kerja formal alternatif mutlak diperlukan agar ojek daring tidak lagi menjadi pilihan pahit bagi jutaan pekerja miskin kota.
