Catatan Kebijakan ini menyoroti lonjakan gelombang PHK massal di Indonesia. Data Kemenaker menunjukkan 24.036 pekerja terkena PHK hanya dalam empat bulan pertama 2025, dengan Februari mencatat rekor 15.285 kasus, dimana ini Adalah angka bulanan tertinggi dalam dua tahun terakhir. Jawa Tengah menjadi episentrum dengan 57,37% kasus, diikuti Riau dan DKI Jakarta. Industri pengolahan, perdagangan besar-eceran, serta jasa menjadi sektor paling terpukul, dengan Sritex mencatat PHK terbesar (10.669 pekerja).
Lonjakan PHK dipicu kombinasi faktor global dan domestik. Pelemahan permintaan ekspor, tarif dagang Amerika, dan banjir produk murah Tiongkok menekan industri dalam negeri. Sementara di tingkat lokal, efisiensi anggaran pemerintah melalui Inpres No. 1/2025 dengan pemangkasan Rp306 triliun belanja kementerian/lembaga yang memperburuk kondisi, khususnya sektor konstruksi yang berisiko kehilangan 2,1 juta pekerja.
Gelombang PHK juga terkait lemahnya daya beli domestik dan mismatch keterampilan tenaga kerja dengan kebutuhan industri. Perusahaan merasionalisasi tenaga kerja akibat penjualan yang menurun, sementara kebijakan efisiensi anggaran menunda proyek infrastruktur dan mengurangi aktivitas sektor jasa. Hal ini menandakan krisis PHK bukan sekadar siklus, melainkan gejala deindustrialisasi yang semakin mengakar.
Laporan merekomendasikan intervensi dua sisi. Dari sisi eksternal, pemerintah harus menekan masuknya impor ilegal dan membatasi banjir produk murah. Dari sisi internal, stimulus bagi industri padat karya, perluasan akses ekspor, hilirisasi, serta peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan dan pelatihan menjadi kunci. Tanpa langkah komprehensif, PHK massal akan terus menggerus daya beli, memperdalam pengangguran, dan memperlemah ketahanan ekonomi nasional.
