Catatan Kebijakan ini menyoroti konflik antara pertambangan nikel dan potensi pariwisata di Raja Ampat. Aktivitas tambang di wilayah ini memicu penolakan publik karena dinilai lebih banyak menimbulkan kerugian lingkungan dan sosial dibandingkan manfaat ekonominya. Meski pemerintah telah mencabut izin empat dari lima perusahaan, masih ada satu perusahaan yang beroperasi. Pemerintah berdalih bahwa kegiatan tambang sudah sesuai aturan dan tidak merusak lingkungan, namun kenyataannya kegiatan pertambangan selalu diawali dengan perusakan hutan (clearing) dan berisiko besar menimbulkan kerusakan ekosistem.
Struktur ekonomi Raja Ampat saat ini masih sangat bergantung pada sektor pertambangan, pertanian, dan administrasi pemerintahan yang menyumbang 77% PDRB, sementara kontribusi pariwisata sangat kecil, kurang dari 1% dari sektor transportasi, akomodasi, dan makanan-minuman. Meski pertumbuhan ekonomi daerah rata-rata 3,27% dalam 13 tahun terakhir, konsumsi rumah tangga hanya tumbuh 3,78%, lebih rendah dari rata-rata nasional. Artinya, pertambangan tidak memberikan dampak signifikan bagi kesejahteraan masyarakat. Sebaliknya, pertumbuhan net ekspor yang tinggi hanya mencerminkan keuntungan perusahaan, bukan peningkatan daya beli warga.
Banyak studi menunjukkan bahwa ekstraktivisme memberikan keuntungan ekonomi yang terbatas dan sementara, namun meninggalkan kerugian besar berupa kerusakan lahan, pencemaran air dan udara, serta risiko banjir dan longsor. Padahal, regulasi nasional melalui UU No. 27/2007 jo. UU No. 1/2014 dengan tegas melarang pertambangan di pulau kecil di bawah 2.000 km², termasuk Pulau Gag di Raja Ampat. Putusan MA dan MK juga memperkuat larangan ini, menegaskan bahwa pertambangan di kawasan tersebut berisiko tinggi dan bertentangan dengan hukum.
Sebaliknya, Raja Ampat memiliki potensi luar biasa sebagai destinasi wisata kelas dunia. Sejak 2005 wilayah ini dijuluki “The Last Paradise on Earth”, ditetapkan sebagai destinasi unggulan nasional sejak Sail Raja Ampat 2014, menjadi Geopark Nasional pada 2017, serta ditetapkan dalam daftar Destinasi Super Prioritas dalam RPJMN 2020–2024. Perpres No. 87 Tahun 2024 bahkan menetapkan Rencana Induk Destinasi Pariwisata Nasional (RIDPN) Raja Ampat hingga 2044. Potensi pariwisata dan ekowisata jelas dapat memberi multiplier effect yang jauh lebih besar bagi masyarakat, mendorong pertumbuhan sektor transportasi, akomodasi, kuliner, ekonomi kreatif, serta membuka lapangan kerja yang luas.
Catatan kebijakan ini merekomendasikan agar pemerintah melarang total aktivitas pertambangan di Raja Ampat, bukan sekadar mencabut sebagian izin usaha. Larangan ini harus diikuti dengan kebijakan pengembangan pariwisata berkelanjutan, promosi global, pembangunan infrastruktur, peningkatan aksesibilitas, serta penguatan kapasitas SDM lokal. Dengan memprioritaskan pariwisata berbasis konservasi, Raja Ampat tidak hanya akan menjaga kelestarian alam, tetapi juga memperkuat perekonomian daerah secara inklusif dan berkelanjutan.
