Program Makan Bergizi Gratis (MBG) adalah janji besar Presiden Prabowo yang langsung dijalankan di tahun pertama pemerintahannya. Dengan target lebih dari 83 juta penerima manfaat dan anggaran hingga Rp350 triliun per tahun, MBG menjadi program sosial terbesar dalam sejarah Indonesia. Namun di lapangan, pelaksanaannya masih jauh dari ideal — mulai dari menu yang kurang bergizi, pengelolaan yang boros, hingga kasus makanan terbuang dan keracunan.
Catatan kebijakan ini menyoroti bahwa desain MBG yang terlalu luas dan tersentralisasi justru menimbulkan inefisiensi besar. Lebih dari separuh penerima berada di daerah yang relatif sejahtera, sementara wilayah rentan gizi buruk tertinggal. Sentralisasi juga membuat program ini bergantung pada korporasi pangan besar, alih-alih memberdayakan petani dan pelaku usaha kecil di daerah.
Next Policy menawarkan arah baru: desentralisasi dan pentargetan geografis. Dengan mengarahkan program ke 141 kabupaten prioritas dan menyalurkan dana langsung ke sekolah seperti mekanisme BOS, MBG bisa lebih hemat, transparan, dan partisipatif. Model ini memungkinkan masyarakat menjadi bagian aktif dalam memastikan setiap anak mendapat makanan sehat dan bergizi.
Inilah gagasan untuk merancang ulang MBG — dari sekadar program bantuan pangan menjadi gerakan kedaulatan pangan nasional. MBG seharusnya tidak hanya memberi makan, tetapi juga mendidik generasi sadar gizi dan tangguh terhadap ketimpangan pangan.
