Catatan Kebijakan ini mengungkap realitas kemiskinan di Indonesia yang jauh lebih kompleks dibandingkan angka resmi pemerintah. Perbedaan utama muncul dari metode penghitungan BPS yang menggunakan garis kemiskinan nasional berbasis pengeluaran minimum per kapita, dibandingkan dengan Bank Dunia yang menggunakan standar internasional berbasis PPP (Purchasing Power Parity) sebesar US$ 2,15, 3,65, dan 6,85 per hari sesuai klasifikasi pendapatan negara. Konsekuensinya, BPS mencatat angka kemiskinan 9,03%, sementara Bank Dunia merilis bahwa 60,3% penduduk Indonesia termasuk miskin jika memakai standar upper-middle income US$ 6,85 PPP, seiring status Indonesia yang sejak 2023 kembali masuk kategori negara berpendapatan menengah-atas.
Perbedaan ini menghasilkan lonjakan besar dalam estimasi kemiskinan. Menurut perhitungan Next Policy, angka kemiskinan pada Maret 2024 hanya 1,41% dengan garis ekstrem US$ 2,15 PPP dan 9,03% dengan garis nasional. Namun, dengan garis US$ 3,65 PPP, angka itu melonjak menjadi 16,16%, dan dengan garis US$ 6,85 PPP mencapai 56,61%—mendekati angka Bank Dunia. Kondisi ini menunjukkan bahwa banyak kelompok masyarakat yang secara resmi tidak dikategorikan miskin, namun rentan dan hidup dalam kondisi yang tidak aman secara finansial.
Kelompok pekerja informal, buruh harian, dan pedagang kecil menjadi contoh nyata kelas rentan yang penghasilannya sedikit di atas garis kemiskinan nasional, tetapi tetap jauh dari standar kesejahteraan global. Bahkan sebagian kelas menengah turut masuk kategori miskin jika menggunakan standar US$ 6,85 PPP. Realitas ini menjelaskan mengapa penerima manfaat perlindungan sosial dalam DTKS dan P3KE mencapai 35–40% keluarga termiskin, sekitar empat kali lipat dari angka resmi kemiskinan. Inilah bentuk kemiskinan terselubung yang tidak tercermin dalam statistik nasional.
Komparasi internasional mempertegas ketertinggalan Indonesia. Dengan garis US$ 2,15 PPP, Indonesia sejajar dengan Vietnam dan Filipina, bahkan lebih baik dari Brasil. Namun dengan garis US$ 6,85 PPP, Indonesia jauh lebih buruk dibandingkan negara-negara tersebut, hanya sedikit lebih baik dari Bangladesh, Pakistan, Ethiopia, dan Nigeria. Ini memperlihatkan bahwa penanggulangan kemiskinan di Indonesia tertinggal dibandingkan negara-negara Asia Tenggara lain.
Perbedaan pendekatan antara BPS dan Bank Dunia menimbulkan implikasi besar bagi arah kebijakan. Jika hanya mengacu pada garis kemiskinan nasional, kelompok rentan dan kelas menengah rapuh terabaikan dari program bantuan. Oleh karena itu, pemerintah perlu mereformasi standar garis kemiskinan, memperbarui data sosial, dan memperluas cakupan perlindungan sosial agar kebijakan lebih inklusif dan sesuai dengan kondisi masyarakat sebenarnya.
