Catatan kebijakan ini menyoroti mahalnya standar biaya pejabat yang ditetapkan pemerintah melalui PMK Nomor 32 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026. Kebijakan ini memantik kritik publik karena dinilai tidak sejalan dengan semangat efisiensi anggaran yang digaungkan Presiden Prabowo, apalagi di tengah kondisi ekonomi yang lesu. Beberapa pos biaya yang menimbulkan sorotan adalah konsumsi rapat dan pengadaan mobil dinas pejabat. Pemerintah menetapkan biaya rapat/koordinasi sebesar Rp171.000 per orang, terdiri atas makan Rp118.000 dan snack Rp53.000, yang jika dibandingkan setara dengan hampir satu hari UMP Jakarta. Hal ini menimbulkan kesan timpang karena masyarakat harus bekerja sebulan penuh untuk setara dengan biaya satu kali rapat pejabat.
Selain itu, pengadaan kendaraan dinas bagi pejabat eselon I ditetapkan senilai Rp931,6 juta per unit, naik dari Rp878,9 juta tahun sebelumnya. Ditambah biaya pemeliharaan Rp42,3 juta per tahun, pengeluaran ini dinilai boros di tengah keterbatasan fiskal negara. Alih-alih mengalokasikan dana hampir Rp1 miliar untuk satu pejabat, anggaran tersebut dapat digunakan untuk kebutuhan masyarakat luas, misalnya membiayai perjalanan 155 ribu pengguna KRL atau memberikan makan bergizi gratis untuk lebih dari 62 ribu penerima. Jumlah pejabat yang banyak di era pemerintahan sekarang membuat beban ini semakin membesar.
Reaksi masyarakat pun wajar karena sebagai pembayar pajak, mereka menuntut transparansi dan keadilan dalam belanja negara. Apalagi, belanja pegawai saat ini sudah menyerap porsi terbesar APBN, jauh melampaui belanja modal dan subsidi yang lebih dirasakan masyarakat. Fasilitas pejabat yang terus meningkat tanpa indikator kinerja yang jelas berpotensi menimbulkan kecemburuan sosial, terutama ketika rakyat menghadapi daya beli lemah, deflasi, dan maraknya PHK. Prinsip efisiensi seharusnya berlaku untuk semua pengeluaran negara kecuali layanan dasar masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.
Catatan kebijakan ini merekomendasikan optimalisasi fasilitas yang ada ketimbang pengadaan baru. Mobil dinas lama masih layak dipakai karena mendapat anggaran pemeliharaan rutin, sehingga tidak perlu pembelian setiap tahun. Biaya konsumsi rapat juga bisa dipangkas hingga 50% tanpa mengurangi fungsi pertemuan. Dengan langkah ini, pemerintah dapat menunjukkan komitmen efisiensi yang nyata, meredam kecemburuan sosial, dan mengarahkan anggaran negara pada hal yang lebih bermanfaat bagi masyarakat luas.
