Category: Publikasi

Catatan Kebijakan ini menyoroti kondisi kerja yang tidak layak bagi jutaan pengemudi ojek online di Indonesia. Meski sering dipromosikan sebagai bagian dari ekonomi digital dengan fleksibilitas kerja, kenyataannya sebagian besar pengemudi justru menghadapi pendapatan yang rendah, seringkali di bawah UMR, serta potongan aplikator yang memberatkan antara 20–40%, jauh di atas regulasi resmi yang membatasi maksimal …

Catatan Kebijakan ini menyoroti lonjakan gelombang PHK massal di Indonesia. Data Kemenaker menunjukkan 24.036 pekerja terkena PHK hanya dalam empat bulan pertama 2025, dengan Februari mencatat rekor 15.285 kasus, dimana ini Adalah angka bulanan tertinggi dalam dua tahun terakhir. Jawa Tengah menjadi episentrum dengan 57,37% kasus, diikuti Riau dan DKI Jakarta. Industri pengolahan, perdagangan besar-eceran, …

Catatan Kebijakan ini menyoroti penurunan tajam rasio pajak Indonesia yang pada Kuartal I/2025 hanya sebesar 7,95%, jauh di bawah 9,77% pada periode yang sama 2024 dan 11,41% pada 2023. Angka ini menjadi lampu merah bagi penerimaan negara sekaligus ruang fiskal, mengingat rasio pajak adalah indikator utama kemampuan negara membiayai pembangunan tanpa bergantung pada utang.Selama satu …

Catatan Kebijakan ini membahas tentang komitmen Presiden Prabowo untuk menurunkan biaya haji (BPIH) agar lebih terjangkau mulai 2026. Setelah melonjak tajam dari Rp34,5 juta pada 2010 menjadi Rp97,8 juta pada 2022, tren biaya mulai ditekan: BPIH 2024 turun ke Rp93,4 juta dan 2025 kembali turun menjadi Rp89,4 juta. Meski begitu, beban jemaah (BIPIH) justru naik …

Catatan Kebijakan ini membahas rencana pembentukan Satgas PHK sebagai respons terhadap meningkatnya pemutusan hubungan kerja di berbagai sektor. Usulan yang awalnya datang dari serikat pekerja ini disambut Presiden Prabowo sebagai langkah cepat menghadapi badai PHK yang dipicu ketidakpastian global, tarif dagang AS, serta lemahnya daya saing industri dalam negeri. Namun, yang dipertaruhkan bukan sekadar stabilitas …

Catatan Kebijakan ini menyoroti dinamika upah minimum pasca transisi pemerintahan. UMP 2025 yang ditetapkan Presiden Prabowo naik 6,5%, terlihat lebih tinggi dibanding tren stagnan era sebelumnya. Namun, kenaikan ini berpotensi semu karena diimbangi berbagai kebijakan pemerintah lain yang justru menggerus pendapatan buruh, mulai dari penghapusan subsidi, iuran wajib pensiun, hingga rencana kenaikan tarif transportasi publik. …

Catatan Kebijakan ini menyoroti rencana Presiden Prabowo untuk menghapus kuota impor daging dan menggantinya dengan skema tarif. Ketergantungan Indonesia pada impor pangan dinilai sangat berisiko karena fluktuasi harga dan keterbatasan pasokan global. Selama ini, kuota impor memang berperan melindungi peternak domestik, namun juga menjadi ajang korupsi dan rente politik yang membentuk kartel serta membuat harga …

Catatan Kebijakan ini membahas dampak kebijakan tarif Amerika Serikat di bawah Presiden Donald Trump yang kembali memicu ketidakstabilan global. Pemerintah Indonesia dinilai lamban merespons, padahal pola kebijakan proteksionis Trump sudah terlihat sejak periode pertamanya. Akibatnya, nilai tukar Rupiah tertekan hingga menembus Rp17.000 per dolar AS, memicu kepanikan pasar dan ancaman perlambatan ekonomi. Kebijakan tarif ini …