Catatan Kebijakan ini membahas tentang komitmen Presiden Prabowo untuk menurunkan biaya haji (BPIH) agar lebih terjangkau mulai 2026. Setelah melonjak tajam dari Rp34,5 juta pada 2010 menjadi Rp97,8 juta pada 2022, tren biaya mulai ditekan: BPIH 2024 turun ke Rp93,4 juta dan 2025 kembali turun menjadi Rp89,4 juta. Meski begitu, beban jemaah (BIPIH) justru naik drastis pasca pandemi, dari Rp35,2 juta (2019) menjadi Rp56,1 juta (2024), baru sedikit menurun di 2025.
Catatan Kebijakan ini menyoroti pola subsidi yang tidak sehat, dimana mulai dari tahun 2014–2019, BIPIH sempat turun rata-rata 2,5% per tahun karena ditopang nilai manfaat dana haji, meskipun BPIH terus meningkat. Ketergantungan berlebihan pada subsidi ini membuat keuangan haji rapuh, dengan risiko dana habis pada 2028. Dampaknya, jemaah terpaksa menanggung lonjakan biaya besar pada 2022–2024, yang kerap menggagalkan keberangkatan mereka.
Untuk jangka pendek, diplomasi dengan Arab Saudi menjadi strategi penting. Indonesia memiliki posisi tawar kuat sebagai negara dengan kuota jemaah terbesar (220 ribu orang), sehingga dapat menekan biaya masyair, visa, akomodasi, dan penerbangan. Namun, diplomasi saja tidak cukup jika tidak diikuti reformasi struktural pengelolaan dana haji.
Dalam jangka menengah, laporan mendorong reformasi investasi BPKH dengan mengarahkan dana ke sektor transportasi dan akomodasi di Arab Saudi. Melalui Syarikah BPKH Limited, investasi strategis di bandara, hotel, dan maskapai berpotensi menurunkan biaya perjalanan sekaligus mempersingkat durasi haji dari 40 hari menjadi 25–30 hari. Dengan demikian, biaya haji bisa ditekan secara berkelanjutan tanpa membebani jemaah maupun dana haji.
