Angka kemiskinan terkini pada Maret 2023 adalah 9,36% dengan jumlah penduduk miskin 25,90 juta orang. Pencapaian ini setara dengan kondisi sebelum pandemi, dimana pada Maret 2019 angka kemiskinan 9,41% dengan jumlah penduduk miskin 25,14 juta orang.
Evaluasi terbesar penanggulangan kemiskinan era Presiden Jokowi adalah ketergantungan yang sangat tinggi terhadap bansos. Ketika masyarakat miskin digelontori bansos, angka kemiskinan tentu akan turun. Ini bukan prestasi. Yang kita inginkan adalah penanggulangan kemiskinan yang subtansif jangka panjang, yaitu lepasnya penduduk dari kemiskinan karena penguatan usaha kecil dan mikro, serta penciptaan lapangan pekerjaan yang berkualitas.
Bansos untuk rakyat miskin memiliki banyak rasionalitas, mulai dari mencegah insiden kemiskinan, menjaga daya beli dan tingkat konsumsi minimal, hingga menjaga kemandirian dan semangat orang miskin untuk keluar dari kemiskinan. Dan di masa krisis, seperti di masa pandemi, eksistensi bansos menjadi krusial bagi rakyat miskin untuk bertahan hidup.
Namun, meski dibutuhkan terutama oleh rakyat miskin yang rentan dan tidak mampu bekerja, namun bansos semata tidak akan pernah efektif menjadi instrumen penanggulangan kemiskinan. Bansos hanya akan mencegah seseorang jatuh pada kemiskinan dalam jangka pendek saja.
Bansos harus selalu diikuti dengan program penciptaan lapangan pekerjaan yang berkualitas secara luas, terutama di sektor pertanian, perdagangan dan industri manufaktur. Seiring pemberdayaan ekonomi rakyat dan penciptaan lapangan pekerjaan secara luas, bansos harus semakin diturunkan cakupan dan besaran intervensi. Semakin turunnya peran dan ukuran bansos dari waktu ke waktu menjadi indikator keberhasilan penanggulangan kemiskinan.
Maka kini kita melihat yang paling membedakan penanggulangan kemiskinan era Presiden Jokowi dengan era Presiden SBY adalah peran dan ukuran bansos yang terus besar, dan bahkan semakin diperluas. Hal ini implisit menandakan lemahnya pemberdayaan ekonomi rakyat dan penciptaan lapangan pekerjaan secara luas, sehingga rakyat harus terus dibantu dan ditopang kehidupannya oleh negara.
Sebagai misal, di era Presiden SBY sampai tahun 2014, jumlah penerima PKH adalah 2,7 juta keluarga. Di era Presiden Jokowi, pada 2015 jumlah keluarga penerima PKH langsung meningkat menjadi 3,5 juta keluarga. Pada 2016 jumlah penerima PKH melonjak menjadi 6 juta keluarga. Dan sejak 2018, setahun jelang pemilu, jumlah penerima PKH kembali dilipatgandakan menjadi 10 juta keluarga. Dengan kata lain, ukuran PKH meningkat hampir 5 kali lipat di era Presiden Jokowi.
Demikian pula jumlah penerima BPNT terus meningkat, dari kisaran 15 juta keluarga pada 2014, meningkat menjadi kisaran 20 juta keluarga sejak 2020. Kini penerima BPNT atau bansos sembako telah menyentuh 22 juta keluarga.
Melonjaknya cakupan dan besaran bansos seperti PKH dan BPNT (bansos sembako) ini bukan indikasi besarnya komitmen menanggulangi kemiskinan, namun lebih terlihat sebagai upaya menutupi lemahnya pemberdayaan ekonomi rakyat dan penciptaan lapangan kerja yang berkualitas sehingga rakyat miskin harus terus ditopang konsumsi dan daya beli nya dengan bansos.
Lebih jauh, bansos yang besar dan berkelanjutan, rentan disalahgunakan untuk kepentingan politik pragmatis jangka-pendek: menjadi arena perburuan rente ekonomi sekaligus mendapatkan simpati publik untuk kepentingan elektoral penguasa.
Dengan kemiskinan yang tersebar luas, bansos akan selalu mendatangkan “keuntungan elektoral” bagi penguasa, terlebih ketika bansos mengambil bentuk program yang bersifat “bagi-bagi uang”.
Program penanggulangan kemiskinan kita hingga kini didominasi oleh program yang bersifat “bagi-bagi uang” seperti PKH dan BPNT atau bansos sembako, bantuan iuran JKN hingga beasiswa seperti PIP dan KIP serta BLT Desa. Dengan desain kebijakan penanggulangan kemiskinan lebih banyak bersifat “bagi-bagi uang”, bansos jelang pemilu dipastikan akan memberi keuntungan elektoral kepada penguasa dan calon yang diasosiasikan ke penguasa.
