Blokir Anggaran Demi Bansos Jelang Pemilu

Pemberian Bansos Tambahan Jelang Pemilu

Banjir bansos jelang pemilu telah melonjakkan kebutuhan anggaran untuk bansos. Terkini pemerintah secara tiba-tiba memutuskan memberikan bansos tambahan yaitu BLT Mitigasi Pangan, Januari – Maret 2024, yang akan diberikan sekaligus di awal Februari, hanya 1 pekan jelang pemilu. Banjir bansos bahkan dengan memunculkan bansos dadakan, memunculkan kebutuhan anggaran “dadakan” pula. Di akhir tahun 2023, yaitu 29 Desember 2023, Kemenkeu ternyata telah mengeluarkan kebijakan automatic adjustment yang akan memblokir 5% anggaran setiap K/L sehingga akan terkumpul dana senilai Rp 51,1 triliun. Diduga kuat sumber anggaran bansos “dadakan” Presiden Jokowi berasal dari dana automatic adjustment ini.

Tujuan dan Dampak Automatic Adjustment

Automatic adjustment atau pemblokiran anggaran K/L oleh Kemenkeu ini bukan hal baru, sejak 2022 kita melihat pemerintah rutin melakukan kebijakan automatic adjusment ini. Kita melihat kebijakan ini adalah kebijakan yang bertujuan untuk memupuk SiLPA (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran), ini memang sengaja dilakukan, by design.

Di tengah ketidakpastian ekonomi yang tinggi akibat resesi global saat ini, kemampuan menjaga likuiditas anggaran menjadi krusial. Pemerintah memupuk SiLPA sebagai amunisi akhir menghadapi resiko penurunan penerimaan negara, lonjakan belanja atau kenaikan cost of fund dari pembiayaan anggaran yang signifikan. Dengan kata lain, SiLPA menjadi bantalan fiskal pemerintah menghadapi situasi ketidakpastian yang tinggi, menjadi cash buffer.

Hal ini adalah langkah antisipatif yang wajar, sudah seharusnya pemerintah menjalankan anggaran secara berhati-hati. Di tengah keterbatasan APBN, kebijakan automatic adjusment ini akan memaksa K/L untuk memprioritaskan program-program terpenting mereka.

Namun yang kita sesalkan adalah, ditengah keterbatasan APBN yang memaksa K/L untuk berhemat, pemerintah terus menjalankan program-program besar yang tidak mendesak seperti PMN ke BUMN dalam rangka penugasan PSN (program strategis nasional) seperti pembangunan jalan tol dan kereta cepat Jakarta-Bandung. Kita bahkan melihat pemerintah justru semakin mendorong program mercusuar seperti pembangunan IKN, dan terkini bahkan menjalankan kebijakan bansos yang ugal-ugalan untuk kepentingan elektoral di pemilu 2024.

Paradoks Kebijakan Penghematan dan Pengeluaran Pemerintah

Hal ini tentu menjadi paradoks dan ironis, ketika K/L diminta berhemat, pemerintah sendiri terus menggeber program-program tidak penting dan tidak mendesak, bahkan kepentingan politik personal Presiden. Lebih jauh bahkan program-program yang tidak jelas dan kuat diduga penuh kepentingan secara tiba-tiba muncul dan dengan mudah masuk dalam APBN, seperti subsidi kendaraan listrik, ini program yang tidak jelas dan tidak penting dikala pembangkit kita masih didominasi PLTU batu bara, demikian pula bansos sembako adalah program insidental yang rawan suap, korupsi dan politisasi dalam pelaksanaannya, program yang disukai pihak tertentu terlebih jelang tahun politik.

Ditengah banjir bansos jelang pemilu saat ini, dan terkini baru saja pemerintah secara sangat tiba-tiba memutuskan memberi bansos tambahan yaitu BLT Mitigasi Risiko Pangan senilai Rp 11,2 triliun yang akan langsung dibagikan di awal Februari ini, maka kebijakan automatic adjustment sangat kuat diduga dibuat sekedar untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan program dadakan yang sangat kental dengan kepentingan politik pragmatis jangka pendek dari Presiden Jokowi ini. Kredibilitas kebijakan automatic adjustment ini menjadi hancur karena diadopsi bukan untuk tujuan mulia menurunkan beban APBN dari cost of fund pembiayaan anggaran atau menjadi cash buffer bagi APBN menghadapi ketidakpastian, namun sekedar untuk memenuhi kepentingan politik jangka pendek Presiden.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.